
. Dalam kunjungan Perdana Menteri Australia, Tony Abot, ke Indonesia pada tanggal 30 September mendatang, Presiden SBY harus waspada untuk tidak melakukan barter antara masalah pencari suaka dengan kebijakan pemerintah Australia untuk memotong dana bantuan luar negeri.
Demikian disampaikan gurubesar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Hikmahanto Juwana, beberapa saat lalu (Kamis, 26/9).
"Jangan sampai Presiden terkecoh dengan iming-iming tidak dipotong dana bantuan sepanjang Indonesia mau menjadi ladang pembantaian terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang menuju Australia," kata Hikmahanto.
Sudah waktunya, lanjut Hikmahanto, Indonesia merebut kedaulatannya kembali.
"Selama ini, oleh sejumlah negara, termasuk Australia, bantuan dana telah dijadikan alat untuk melakukan intervensi atas kedaulatan Indonesia," demikian Hikmahanto.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: