Oleh karenanya, penolakan atas pengangkatan Susan dengan alasan beragama tidak sama dengan mayoritas warga Lenteng Agung sebagai politisasi atas isu suku, agama, ras, dan antar golongan alias SARA.
"DPP Partai mendukung sepenuhnya terhadap upaya penataan birokrasi yg dilakukan oleh Pak Jokowi yang dilakukan dengan melalui proses uji kepatutan dan kelayakan. Berbagai macam bentuk tekanan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu harus dilihat sebagai politisisasi atas issue SARA," ujar Sekjend PDIP Tjahjo Kumulo, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (25/9).
Tjahjo menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keanekaragaman bangsa. Para pendiri bangsa dengan sangat baik meletakkan prinsip kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia dibangun untuk semua. Maka atas dasar prinsip tersbeut penyelenggaraan pemerintahan negara diletakkan atas dasar pengakuan terhadap prinsip kesetaraan warga negara.
"DPP Partai meminta agar Jokowi tidak mudah tunduk pada tekanan pihak manapun selama keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance dan undang-undang," imbuh Tjahjo.
Untuk itu, seru Tjahjo, DPP PDIP mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengedepankan dialog atau musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan.
"DPP Partai mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menerus membumikan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan Indonesia dalam wadah NKRI," demikian Tjahjo.
[dem]
Penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Kepala Kelurahan Lenteng Agung oleh Gubernur Joko Widodo sudah dilakukan dengan pertimbangan kompetensi, kapabilitas dan hasil akhir dari proses uji kelayakan dan kepatutan. 
