Karena memang, Partai Demokrat dan para petingginya seharusnya menggunakan cara-cara yang etis dalam proses audisi, termasuk dalam mengundang para tokoh yang pantas untuk ikut audisi capres yang digelarnya.
"Saya malah baru tahu bahwa undangan yang disebar kepada beberapa tokoh nasional dari parpol lain, ternyata tidak disertai 'kulo nuwun' kepada sang empunya partai," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 23/8).
Sebelumnya, kritik tersebut disampaikan Rachmawati terkait keikutsertaan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto dalam konvensi Partai Demokrat. Karena ikut konvensi, jabatan mantan Panglima TNI itu diisi putri Bung Karno tersebut.
Melanjutkan keterangannya, AS Hikam menjelaskan, bisa saja Partai Demokrat berdalih bahwa undangan tersebut ditujukan kepada pribadi. Tetapi tetap saja tata krama politik meniscayakan pemberitahuan, kalaupun bukan izin, kepada parpol yang bersangkutan bahwa kadernya diundang. Atau setidaknya ada tembusan kepada parpol tersebut.
Jika memang surat disebar tetapi tidak ada tembusan kepada partai asalnya, maka sangat valid kritikan Rachmawati bahwa langkah tersebut tidak etis. Karena itu, dalam pandangan Hikam, program audisi PD semakin hari semakin menumpuk daftar masalah.
"Mulai dari keluhan terhadap panitia yang 'ember bocor', isu keterkaitan dengan suap SKK (Migas), ketidakjelasan kriteria audisi, dan kini ditambah lagi dengan kritrik miskin etika. Jika publik mengetahui hal-hal semacam ini, tentu audisi gaya PD ini akan semakin kehilangan kredibilitas dan legitimasinya. Kalaupun hasil audisi nanti diumumkan, publik bisa jadi bukan mendukung, tetapi sebaliknya, malah mencibirnya!" demikian Hikam.
[zul]
Kritik politikus Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri (RS) sangat tepat terkait tata cara pelaksanaan konvensi yang digelar Partai Demokrat. 
BERITA TERKAIT: