Dino Patti Djalal, Gita Wiryawan, Chairul Tanjung, Isran Noor, Endriartono Sutarto, Djoko Santoso, dan Pramono Edhie Wibowo adalah sejumlah nama yang sudah ramai di pemberitaan termasuk figur yang dinominasikan Majelis Tinggi yang diketuai SBY tersebut.
Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, sejak awal ketertutupan panitia konvensi menimbulkan spekulasi bahwa mereka yang akan diundang ke konvensi Partai Demokrat akan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subjektif sepihak.
"Setidaknya dari nama-nama yang disebut-sebut telah diserahkan ke komite memperlihatkan adanya kelonggaran kriteria tapi sekaligus ketertutupan peserta. Longgar, karena pada dasarnya siapapun bisa masuk. Tapi tertutup karena akhirnya subjektivitas sepihak majlis tinggilah yang akan menentukan," jelas Ray, (Rabu, 21/8).
Menurutnya, jika komite konvensi tetap tak mengumumkan kriteria-kriteria, ketertutupan dan subjektivitas akan makin menebal. Makanya, tidak jelas apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Tinggi sehingga nama-nama seperti Dino Patti Djalal, Gita Wiryawan, Chairul Tanjung, kepala daerah seperti Isran Noor, perwakilan dari tentara seperti Endriartono Sutarto, Djoko Santoso, bahkan ipar SBY sendiri Pramono Edhie Wibowo dapat masuk sebagai peserta konvensi.
"Apakah ukurannya pada popularitas, elektabilitas, prestasi-prestasi politik atau sosial, pengalaman dalam politik atau organisasi-organisasi, adanya basis massa, memadainya dana, aksesnya yang luas terhadap media, visi-visi ke Indonesiaannya, atau semata karena dekat secara personal kepada Majelis Tinggi atau karena adanya hubungan kekerabatan," ungkapnya.
Jika menilik kepada nama-nama yang disebutkan, nampak terlihat unsur kedekatan personal yang jauh lebih menonjol. Pramono Edhie, Dino Patti, dan Gita Wirjawan misalnya adalah nama-nama yang sepertinya dicalonkan karena kedekatan personal dengan ketua Majlis Tinggi. Lebih khusus pada Pramono karena merupakan adik ipar SBY. Begitu juga dengan Isran Noor, nampak seperti terlalu dipaksakan. Mungkin maksudnya untuk memberi kesan adanya perwakilan kepala daerah, tapi dasar penetapannya yang membingungkan.
"Dari semua ini memperlihatkan satu hal, betapa mudah prosedur pelaksanaan konvensi ini jatuh pada subjektivitas-subjektivitas individu. Tanpa transparansi, konvensi ini hanya jadi ajang mainan Ketua Majelis Tinggi," kata Ray mengingatkan.
[zul]
BERITA TERKAIT: