"Yang pertama dan terpenting, soal kepentingan nasional yang harus diselamatkan, yakni industri migas kita karena SKK menangani industri migas di level hulu," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/8).
Untuk sementara, Bambang pun menyarankan agar Wakil Kepala SKK bisa menjalankan tugas sebagai Kepala SKK sampai kemudian Presiden menetapkan pejabat definitif.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan Rudi Rubiandini tidak dipilih oleh Komisi VII DPR-RI. Rudi ditetapkan oleh Presiden melalui hasil Tim yang diketuai Pak Wapres Boediono.
"Komisi VII hanya bisa melihat kapasitas saja. Secara kapasitas cukup, sedangkan jejak rekam lebih bersifat akademik daripada lapangan. Soal integritas silakan tanya pemerintah, dalam hal ini Tim penilai," paparnya.
Bambang menyebutkan saat ini semua pihak akan menunggu proses pengembangan kasus ini di KPK. Namun, Bambang kembali mengingatkan bahwa harus jelas dipisahkan antara individu dan institusi dalam soal penyelesaian masalah tersebut.
"Tentu kita semua sebagi warga negara taat dan patuh terhadap hukum. Kita tunggu saja proses yang ada di KPK," demikian Bambang.
[ysa]
. Pasca penangkapan Rudi Rubiandini, Presiden SBY harus segera mengambil langkah untuk mengonsolidasi SKK Migas agar tetap berjalan normal. 
BERITA TERKAIT: