"Ini proyek ambisius yang lebih mementingkan keuntungan finansial daripada kelestarian lingkungan," kata Direktur Litbang Indonesia Maritime Institute (IMI), Dondi Arafat, Jumat malam (2/8).
Dodi pun mendesak Jokowi-Ahok menghentikan rencana tersebut karena akan merusak ekosistem hayati laut yang ada di Kepulauan Seribu. Sebab keberadaan 17 pulau buatan itu nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi oseanografi perairan laut di kawasan Kepulauan Seribu dan sekitarnya.
Selain itu, Dondi juga mengatakan selama pelaksanaan reklamasi, akan menimbulkan peningkatan kekeruhan air laut dari sebaran partikel sedimen yang berasal dari reklamasi itu. Kondisi ini tentu akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem laut.
"Perubahan pola arus yang juga akan ditimbulkan akan memberi peluang hanyutnya polutan didasar Teluk Jakarta ke perairan lepas, sehingga akan merusak ekosistem hayati laut yang akan dilaluinya," beber Dondi.
Dondi menyarankan, sebaiknya Jokowi-Ahok berkonsultasi dulu dengan ahli-ahli kelautan sebelum merencanakan hal itu. Apalagi keduanya bukan superman yang bisa saja seenaknya melakukan apa yang dipikirkan.
"Jangan karena merasa mendapat dukungan publik lantas merasa bisa melakukan apa saja," tegas Dondi.
Dondi menambahkan,Indonesia mempunyai ribuan pulau yang semuanya bisa dikelola jika ada ketulusan, bukan lantas membuat pulau baru. Di Kepulauan Seribu juga masih banyak pulau yang tidak terurus.
"Pak Jokowi-Ahok, apakah Indonesia kekurangan pulau sehingga anda ingin membuat 17 pulau buatan. Ada 17 ribu pulau lebih di Indonesia," tandasnya.
[ysa]
. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dinilai buta atau tidak paham dengan ekosistem laut. Hal ini terkait dengan rencana reklamasi atau pembuatan pulau buatan sebanyak 17 buah di Teluk Jakarta. 
