Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pun meminta masyarakat untuk mencermati DCS DPD tersebut, dan bisa mengaksesnya di situs KPU. Masyarakat diberi waktu memberikan masukan dan tanggapan mulai dari 25 Juli sampai 5 Agustus 2013.
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para calon anggota legislatif baik yang akan duduk di DPR maupun DPD benar-benar berkualitas dan bebas dari segala masalah administratif. Karenanya, masukan dan tanggapan dari masyarakat sangat dibutuhkan"" ujar Ferry dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Senin, 29/7).
Menurut Ferry, masukan dan tanggapan itu terbatas pada hal-hal yang menyangkut syarat administratif seperti keabsahan ijazah, pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan penjelasan pasal 73 ayat 1 UU No 8/2012.
"Di luar itu, KPU tidak akan merespons. Masukan dan tanggapan juga harus disertai identitas diri yang jelas. KPU tidak akan menerima dan merespons surat kaleng," ujarnya.
Ferry mengatakan masukan dan tanggapan masyarakat akan diklarifikasi kepada kandidat dari tanggal 6 sampai 12 Agustus 2013. Proses klarifikasi akan dibantu oleh KPU Provinsi. Kandidat diberi waktu untuk menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU dari tanggal 13 sampai 19 Agustus 2013.
"Karenanya kemungkinan berkurangnya jumlah calon anggota DPD masih bisa terjadi. Jika memang terbukti ada calon yang tidak memenuhi syarat otomatis akan dicoret dan namanya tidak akan muncul lagi dalam daftar calon tetap (DCT) yang akan diumumkan antara tanggal 29 sampai 31 Agustus 2013," demikian Ferry.
[ysa]
. Berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar calon sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 Provinsi sebanyak 947 orang. 
BERITA TERKAIT: