Politik Dinasti di Makassar Dinilai Bisa Rusak Demokrasi

Menurut sejarawan dan pengamat politik, Anhar Gonggong, politik dinasti merupakan warisan zaman kerajaan atau monarki, ketika titik kekuasaan hanya bertumpu di satu keluarga. Dan kekuasaan itu turun temurun mulai dari orangtua, anak, kakak, adik, ipar, dan seterusnya. Di era demokrasi seperti saat ini, politik dinasti menjadi ancaman serius karena sharing power dan distribusi kekuasaan tersumbat. Dan itu yang mulai terlihat di Makassar dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Politik dinasti tidak salah jika memang sosok yang muncul dari dinasti memiliki kemampuan leadership yang cakap dan mumpuni. Tapi jika sebaliknya, politik dinasti akan menjadi momok. Kecenderungannya akan menjadi politik transaksional yang hanya melahirkan pemimpin berkarakter feodal, korup dan anti demokrasi. Lampu kuning tanda bahaya terhadap politik dinasti telah muncul di Makassar dan Sulsel," ulas Anhar saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu (Kamis, 25/7).

Bahkan, Anhar Gonggong berani menyatakan bahwa keluarga besar Yasin Limpo di Sulsel adalah salah satu keluarga yang menjalankan politik dinasti. Penciptaan kultur dan warisan dinasti telah dimulai sejak lama dari sang ayah, Yasin Limpo.

"Di era orde baru, Ny. Yasin Limpo telah menjadi anggota DPR berulang kali. Dan berikutnya adalah anaknya ada yang menjadi gubernur, bupati, anggota DPRD, kepala dinas, dan lainnya. Yang bisa menghentikan ini hanya kesadaran masyarakat untuk tidak memilih politik dinasti," tegas Anhar.

Selain Syahrul Yasin Limpo yang kini menjadi gubernur Sulsel, sang adik bungsu Irman Yasin Limpo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel kini maju dalam Pilkada Kota Makassar sebagai Calon Walikota. Berikutnya ada Ichsan Yasin Limpo yang menjadi bupati Gowa, Tenri Olle dan Haris di DPRD Sulsel dan Makassar. Sebelumnya, Adnan Purichta Ichsan juga duduk di DPRD Sulsel. Menariknya, Dewie Yasin Limpo sempat ingin maju di Pilwako Makassar. Namun, akhirnya mundur pelan-pelan.

Sementara itu, pengamat Politik Unhas Dr. Hasrullah menyatakan politik dinasti lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Terlebih, jika sosok dari dinasti tersebut tidak memiliki track record yang baik, seperti yang terjadi di Pilwako Makassar, yang hanya mengandalkan nama besar keluarga tanpa menunjukkan prestasi membanggakan.

"Bayangkan, jika kakaknya gubernur, adiknya bupati, anggota DPRD, dan ada juga yang mau maju sebagai walikota, ini kan tidak baik. Karena memang politik dinasti sudah pasti kontra demokrasi," tegas Hasrullah.    

Kota Makassar, lanjut Hasrullah, adalah kota dunia. Sehingga sudah selayaknya dipimpin juga oleh sosok pemimpin yang kelas dan levelnya mendunia. Selain itu, juga sosok yang memiliki kemampuan leadership yang baik, pendidikan yang membanggakan dan selalu memberi teladan kepada rakyatnya.

"Untuk bisa melihat itu, calon-calon pemimpin ini harus melalui uji kelayakan di kampus, di depan akademisi. Dari sana bisa dilihat sejauh mana kapasitas kepemimpinan mereka. Dan, memang sudah saatnya politik dinasti segera dihentikan," pungkasnya. [ysa]