Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Advokasi dan Hukum, Aboe Bakar Alhabsy, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 5/7).
"Saya juga menyayangkan standar ganda yang diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ban Ki Mon membiarkan kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan untuk bersuara," kata Aboe Bakar.
Sikap PBB ini, ungkap Aboe Bakar, berbeda dengan kudeta yang terjadi di Nigera tahun 2010. Saat itu Ban Ki-moon mengecam kudeta militer dan mengimbau pihak-pihak terkait menyelesaikan krisis politik yang dihadapinya melalui pendekatan perdamaian. Kecaman serupa juga diberikan kepada militer Mali dan Guinea yang melakukan kudeta pada tahun 2012 kemarin.
"Negara-negara Barat juga setali tiga uang, pada satu sisi menggaungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa, ada apa dibalik semua ini? Abo Bakar heran.
Saat kudeta militer di Nigeria tahun 2010, lanjut Aboe Bakar, Uni Eropa , AS dan Prancis mengimbau Nigeria untuk secepatnya memulihkan tata tertib UUD. Ditahun 2012 mereka juga mengecam kudeta yang dilakukan anggota militer yang memberontak di negara Afrika Barat Mali.
"Gedung Putih juga mengecam keras kudeta militer di Guinea mereka mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil. Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir semua pada diam? ada apa ini sebenarnya?" ungkap Aboe Bakar.
[ysa]
. Masyarakat dunia harus mengutuk keras kekuatan militer di Mesir yang melakukan kudeta pemerintahan yang sah dan berdaulat. Sebab kudeta ini merupakan penghianatan terhadap nilai demokrasi yang telah menjadi norma secara universal. 
BERITA TERKAIT: