Transisi Demokrasi Mesir Makin Tak Menentu

Menurut Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto, demo ratusan ribu massa penentang Morsi dan memaksa militer mengambil alih kekuasaan di negeri itu tak menjamin kondisi kembali kondusif dalam waktu dekat.

"Meskipun militer mengambil alih kekuasaan, tak ada jaminan Mesir kembali normal dalam waktu dekat. Psikologis rakyat Mesir sebenarnya trauma dengan kekuasaan otoriter. Jadi, meski rakyat meluapkan kegembiraan dan menyambut penggulingan Morsi oleh militer, hal ini hanya sementara," ujar Hery kepada Rakyat Merdeka Online bebrapa saat lalu (Jakarta, 4/7).

Menurut alumnus Universitas Al-Azhar Mesir ini, pada dasarnya yang diinginkan rakyat Mesir adalah kehidupan yang aman, damai dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, lanjut dia, pasca revolusi Arab Spring yang menumbangkan diktator Hosni Mubarak pada Februari 2011 lalu, dan tampilnya kekuatan Islam Ikhwanul Muslimin di pentas kekuasaan Mesir melalui pemilu bebas pertama, ternyata kondisi sosial politik Mesir tak kunjung membaik.

"Bahkan aksi rakyat terus terjadi dan puncaknya selasa malam lalu yang berakibat pada tumbangnya presiden Morsi. Rakyat ingin revolusi membuahkan hasil kehidupan yang sejahtera, daya beli rakyat terjangkau dan lain sebagainya. Pasca revolusi, kehidupan rakyat makin susah," paparnya.

Untuk itu, meskipun kudeta militer di negara manapun di alam demokrasi modern tidak dibenarkan dan menjadi preseden buruk, ia berharap berkuasanya kembali militer di panggung kekuasaan Mesir tidak akan lama.

"Militer sudah menunjuk ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adly Mansour, menjadi presiden sementara hingga pemilu digelar. Mudah-mudahan militer dapat menahan diri dan tidak terlibat lebih jauh dalam pemerintahan sementara sipil ini," pungkas Hery, sembari menambahkan, bahwa melewati masa transisi demokrasi suatu negara tidaklah mudah. [ysa]