Karena itu, politisi senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait, menilai wajar langkah yang diambil Ribka dengan memfasilitasi massa yang mau aksi di jalanan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi langkah Ribka ini juga sesuai dengan pendirian partai, dan juga sikap fraksi di DPR.
"Ini merupakan langkah yang sangat wajar dan bahkan lebih dari wajar. Pendirian politik juga harus dikemukakan, sebab politisi tidak boleh jadi banci," tegas Sabam kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 19/6).
Sabam pun mengingatkan bahwa pemerintah juga menggunakan berbagai cara untuk meredam beragam aksi ini. Artinya, secara politik, ada aksi yang tidak kasat mata untuk menahan aspirasi rakyat. Misalnya, di lapangan, melalui polisi yang ada di bawah kendali pemerintahan.
Namun Sabam bisa memastikan, berdasarkan informasi dari berbagai televisi dan media, tidak ada satu kampus pun, atau bahkan tidak satu mahasiswa pun, yang menerima kenaikan BBM. Artinya suara rakyat, yang memiliki wakil maupun yang tidak memiliki wakil di DPR, dengan tegas menolak kenaikan BBM.
Sabam pun melihat sikap Fraksi PKS, yang merupakan bagian dari pemerintahan, yang juga menolak kenaikan harga BBM ini. Begitu juga dengan Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra. Ketiga partai ini pun mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bisa merugikan rakyat, sebagaimana disuarakan PDI Perjuangan.
"Kalau PDI Perjuangan, sebagaimana disampaikan jurubicara fraksi, bahwa sendirian atau tidak, PDI Perjuangan tetap berada dalam pendirian politik untuk menolak kenaikan BBM," demikian Sabam.
[ysa]
. Sebelum menjadi anggota DPR, Ribka Tjiptaning sudah memimpin organisasi rakyat dan sudah bekerja untuk membela kepentingan kalangan bawah. 
BERITA TERKAIT: