"Tidak ada dalam sistem UU kita indikator kemakmuran kita, yang ada adalah persepsi politik pemerintah, DPR dan itupun bergantung pada persepsi anggotanya," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Aziz, saat diskusi Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta (Selasa, 21/5).
Menurutnya, ada empat ukuran pokok kemakmuran rakyat. Pertama, berkurangnya angka kemiskinan. "Kalau presiden, gubernur atau pemimpin menambah kemiskinan di daerah yang dia pimpin, berarti dia gagal," ungkapnya.
Indikator kedua, katanya, pengangguran menurun. Dan di Indonesia, pengagguran karena masalah struktural. "Sementara pengangguran yang natural itu karena memang orangnya janda tua atau secara fisik sudah tidak mampu," sambung dia.
Indikator kemakmuran ketiga, lanjutnya, adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan. Pada tahun 2008 angka kesenjagan itu 0,37, dan sekarang angka itu 0,47. Artinya, kebijakan negara atau daerah hanya menciptakan sebagian kecil orang semakin sejahtera.
Sementara indikator keempat, masih kata Harry, naiknya indeks pembangunan manusia.
"Ini yang agak bagus sejak reformasi hingga sekarang, tapi kita masih kejar-kejaran dengan Singapura," demikia Harry.
[ysa]
. Indikator kemakmuran di Indonesia tidak jelas. Bahkan, tingkat kemakmuran di Indonesia hanya diukur melalui persepsi. 
BERITA TERKAIT: