Kemarin, Nazaruddin menyebut tiga anggota Komisi III DPR terlibat dalam kasus korupsi proyek simulator SIM terkait mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo.
"IPW berharap kasus Simulator SIM menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain di Polri, seperti keberadaan mafia proyek yang diduga melibatkan oknum elit kepolisian, anggota legislatif, dan pengusaha," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane (Jumat, 22/2).
Karena selain kasus simulator SIM, KPK juga harus mencermati dugaan keterlibatan anggota DPR dalam proyek-proyek pengadaan lainnya di Polri, terutama dalam proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp 1,8 triliuin.
Dari penelusuran IPW, saat ini ada lima mafia proyek yang berkuasa di Polri, yakni TS, MA, R, S dan M. Meski sempat di-
black list dan bermasalah, mereka tetap saja mendapat keistimewaan dalam proyek POUPSP 2013.
Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya jadi gila-gilaan. Kuda misalnya Rp 468 juta per ekor, anjing Rp 150 juta per ekor, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal disk Rp 7 juta per unit, dan kamera poket Rp 8 juta.
"KPK diminta mencermati manuver mafia proyek ini. Sebab Polri seakan tidak mampu mengatasinya karena diduga para mafia ini didukung oknum-oknum di legislatif yang menekan elit-elit Polri. Jadi kesaksian Nazaruddin mengenai keterlibatan tiga anggota DPR tersebut harus segera ditindaklanjuti KPK dan dijadikan pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek Polri dari manuver mafia proyek dan oknum Komisi III DPR," demikian Neta.
[zul]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadikan pernyataan M. Nazaruddin sebagai pintu masuk untuk menyelidiki dugaan keterlibataan oknum anggota DPR dalam proyek-proyek di Kepolisian RI. 
BERITA TERKAIT: