"Nasionalisasi aset tambang, migas dan perkebunan asing, gulingkan rezim SBY-Boediono sekarang juga, dan bentuk pemerintahan transisi," ucap Emi Lasary, aktivis dari Kalimatan Selatan saat membacakan hasil rekomendasi Komisi A, Sabtu (19/1).
Para aktivis menilai delapan tahun pemerintahan SBY hanya menghasilkan penderitaan rakyat kian mendalam. Jumlah rakyat miskin dan pengangguran semakin tinggi, kesenjangan sosial kian melebar dan rakyat menjerit dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, biaya pendidikan mahal, serta biaya kesehatan yang tidak terjangkau.
"Sementara teror, intimidasi terhadap petani dan buruh semakin keji. Konflik sosial, pelanggaran hak azasi manusia merebak dan pemerintah lepas tangan, melakukan pembiaran untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan," papar Emy.
Rakyat Indonesia, lanjut Emy menyampaikan paparannya, telah tenggelam dalam lapisan penindasan yang paling rendah. Pada lapisan pertama rakyat dihisap oleh neokolonialime dan imperialisme atau nekolim. Pada lapisan kedua rakyat ditindas oleh rezim SBY yang korup. Dengan dua jalan penghisapan dan penindasan ini seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik dan sosial budaya bangsa dihancurkan secara sistematis.
Pemerintahan SBY dan DPR menunjukkan dirinya sebagai antek kapitalis asing yang anti rakyat. Ratusan UU dan peraturan dibuat untuk menggelar karpet merah bagi pemodal asing yang jelas-jelas merampas kekayaan alam yang kita miliki. Seluruh proses pembuatan peraturan dalam era reformasi mulai dari amandemen UUD 1945 hingga pembuatan berbagai UU dan peraturan merupakan pesanan asing dan dibuat dengan dukungan utang luar negeri. Sementara pada tingkat internasional, nasib bangsa dijerat dengan berbagai perjanjian internasional yang melumpuhkan kemandirian negara.
Akibatnya, masih kata Emy, tanah-tanah rakyat jatuh ke tangan pemilik modal besar dan sebagian besar adalah modal asing. Melalui UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yang dibuat di era pemerintahan SBY, tanah negara dapat dikuasai 95 tahun oleh modal asing. Melalui Perpres 36/2010 yang dikeluarkan SBY, seluruh sektor ekonomi strategis mulai dari pertanian, pangan, energi, minyak dan gas, keuangan, perbankan, hingga ritel dapat dikuasai 95% hingga 99 % oleh modal asing. Rakyat Indonesia semakin tersingkir dan kehilangan akses atas sumber-sumber produksi. Pada saat yang sama pemerintah SBY melakukan impor besar-besaran mulai dari produk pertanian, pangan hingga hasil industri yang mengakibatkan petani semakin miskin dan industri nasional ambruk. Indonesia hanya jadi lahan jarahan dari kapitalisme asing dalam seluruh sendi kehidupan ekonominya.
Kekayaan alam Indonesia dikeruk dan diangkut ke luar negeri demi kesejahteraan bangsa asing. Minyak, gas, batubar di eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa lain. Mineral, hasil hutan, dan hasil perkebunan dipersembahkan untuk membangun industri di negeri negeri imperialis. Rakyat Indonesia disisakan limbah beracun, kerusakan lingkungan, kehancuran hutan, yang menjadi sebab bencana banjir dan longsor yang berlangsung di seantero tanah air sekarang ini.
Sementara anggaran negara sebagian besar dihabiskan untuk menjalankan pemerintahan yang korup. Pemerintahan SBY dan kroninya menjadi dalang dari berbagai kasus korupsi besar di tanah air. Kasus korupsi Century, Hambalang, Wisma atlet, kasus pajak, kasus korupsi BLBI yang melibatkan Boediono, telah menjadi bukti nyata bahwa moral pemerintahan sangat bobrok. Sementara di sisi lain pemerintah terus menumpuk utang. Saat ini utang pemerintah telah mencapai Rp 2000 triliun lebih, yang menyebabkan anggaran negara tersedot untuk pembayaran bunga utang dan cicilan utang pokok. Sisi lain seluruh subsidi untuk rakyat dicabut dan dialihkan untuk kepentingan modal besar dan pesta pora penyelenggara pemerintahan.
Tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa untuk mempertahankan pemerintah SBY yang korup ini. Tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan reformasi yang pada kenyataannya adalah penghianatan terhadap cita-cita Sumpah Pemuda, amanat Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945 yang asli. Tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa menunggu perubahan lewat pemilu liberal yang penuh dengan politik uang, dan hanya akan menjadi alat melanggengkan pemerintahan boneka imperialis yang korup.
"Rezim SBY harus diakhiri. Reformasi penghianatan harus dihentikan. Satu-satunya jalan adalah revolusi. Pemuda mahasiswa dan rakyat harus bersatu, mengobarkan panji-panji anti neokolim dan kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli sebagai syarat mewujudkan kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara," pungkasnya.
[dem]
Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI) yang digelar di Hotel Evergreen Cisarua, Bogor sudah memasuki tahap perumusan rekomendasi dan penyusunan rencana aksi. Rapat komisi yang digelar di Graha Purwa Evergreen Hotel, komisi rekomendasi menghasilkan tiga agenda besar yang harus segera dijalankan dan dirangkum dalam sebuah resolusi bertajuk "Resolusi Kedaulatan Bangsa". 
