Pelaporan ini setidaknya membuktikan satu hal, citra bersih yang selama ini dikampanyekan oleh Jokowi, panggilan dia, maupun oleh tim suksesnya mulai terganggu.
Bagi Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, pelaporan tersebut wajar adanya. Dalam hal ini Jokowi harus membuktikan dirinya memang bersih seperti yang dicitrakan selama ini.
"Bagus, ini bagian dari transparansi," kata dia kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Kamis, 30/8).
"Kalau terbukti selesailah Jokowi," sambung dia.
Salah seorang pelapor, Kalono yang juga Ketua Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) mengatakan, dugaan korupsi bermula saat APBD Surakarta tahun 2010 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 35 miliar. Sekitar Rp 23 miliar dana itu diperuntukkan untuk BPMKS untuk 110 ribu siswa. Ternyata, saat verifikasi, terdapat banyak data ganda. Setelah itu dihilangkan. Data penerima BPMKS sebesar 65.394 siswa dengan nilai anggaran Rp 10,688.325.000.
Anggaran yang tidak digunakan semestinya sebesar Rp 12.312.395.000. Dan jika SILPA pada belanja Hibah Satuan Pendidikan sebesar Rp 2.474.210.000 diasumsikan sebagai SILPA dari BPMKS maka masih ada Rp 9.838.185.000 yang tidak dikembalikan ke kas Pemerintah Surakarta.
[dem]
Walikota Solo yang juga calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diduga telah menyelewengkan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun anggaran 2010. 
BERITA TERKAIT: