"Sekarang ini demokrasi belum bermaslahat buat rakyat, hanya bermaslahat buat para pemimpin, pejabat dan anggota Dewan," ujar Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, DR. Rizal Ramli, beberapa waktu lalu.
Hal itu, menurut dia, terlihat dari kecilnya anggaran dan biaya yang diterima rakyat dibanding yang diterima oleh para pemimpin, pejabat dan birokrasi.
"Dari 420 kabupaten dan kotamadya di Indonesia, hanya 20 kabupaten dan kotamadya saja yang mampu menyalurkan anggaran pemerintahannya sebesar 70 persen kepada rakyat. Sementara kabupaten dan kotamadya yang lainnya, menggunakan 70 persen anggaran mereka untuk ongkos birokrasi, partai politik dan DPRD," jelas mantan Menko Perekonomian dan Menkeu itu.
"Ini kondisi yang tidak benar," tegas dia.
Untuk itu, dia mengingatkan, demokrasi harus dikembalikan pada relnya, memberikan kontribusi positif atau berkorelasi lurus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Kalau saja 70 persen dari total anggaran daerah itu sampai ke rakyat, maka daerah-daerah akan maju," tandas Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu.
[dem]
praktik demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung lebih dari satu dasa warsa ternyata baru sebatas demokrasi prosedural dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
