Sementara, pasal 23 ayat (1) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara memerintahkan, hibah atau menerima hibah dari pemerintah atau lembaga asing harus dengan persetujuan DPR.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi I, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, lewat pesan elektroniknya kepada wartawan (Jumat pagi, 6/7).
Beberapa waktu lalu, politisi PDIP bersapaan TB itu menjelaskan, pada medio 2011 yang lalu, Kementerian Pertahanan dan TNI AU melaporkan kepada Komisi I DPR bahwa TNI akan mendapat hibah sebanyak empat Hercules C-130 dari pemerintah Australia. Tapi harus ada dana dikucurkan untuk perbaikan pesawat-pesawat tersebut. Tapi beberapa bulan kemudian Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa pemerintah Australia membatalkan hibah tersebut. Dan baru pada awal tahun 2012 pemerintah menyampaikan ulang bahwa hibah empat pesawat dari Australia itu jadi dilaksanakan.
Sementara itu menurut informasi, empat pesawat yang dihibahkan adalah pesawat yang tidak laik (tidak memenuhi persyaratan) terbang dan perlu diperbaiki dengan biaya sekitar US$ 60 juta (US$ 15 juta /unit).
Anehnya, karena dalam waktu yang sama Australia juga menawarkan enam buah pesawat sejenis dan dalam kondisi siap operasional seharga US$ 90 juta (US$ 15 juta/unit). Artinya harga jual dan harga hibah sama.
"Dengan uang US$ 150 juta sebaiknya kita membeli saja Hercules baru sebanyak lima buah. Selain itu, dengan pesawat baru kita mampu menghemat biaya pemeliharaan dan jumlah jam terbang yang banyak serta aman dipakainya," ujar dia.
Menurut informasi, Indonesia juga ditawari belasan pesawat F5 (yang sudah digrounded) dari Korea Selatan. Hibah-hibah seperti itu, menurut TB, sangat tidak efisien dan hanya menjadi beban untuk TNI.
"Lihatlah puluhan kapal tempur yang kita terima dari ex AL Jerman Timur, ujungnya hanya menjadi beban saja dan tak memperkuat sedikitpun kekuatan Angkatan Laut kita," ucapnya. Padahal biaya membawa dari Jerman dan kemudian memeliharanya juga sangat besar.
"Hentikan pembelian rongsokan dengan uang rakyat," seru dia.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: