"Saya berterima kasih kepada KPK atas penangkapan itu. Tapi jangan hanya pegawai pajaknya, wajib pajaknya, perusahannnya juga harus dikejar," kata Ruhut dalam diskusi live di salah satu stasiun televisi swasta (Sabtu, 9/6).
"Kan ada perusahaannya, ada partai barunya juga," sindir Ruhut.
Dari pengalaman yang ada, sesal Ruhut, proses hukum terkait kasus korupsi perpajakan selalu diungkap tidak tuntas. Terutama terhadap perusahaan sebagai penyuap para pegawai pajaknya. Perusahaan yang menyuap Gayus Tambunan, misalnya, hingga kini tidak pernah dijerat.
Penyesalan Ruhut tentu beralasan. Perusahaan yang diduga menyuap Gayus tidak pernah dikejar. Padahal, dalam putusan terhadap Gayus, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai dia antara lain terbukti menerima suap dari PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin, tiga perusahaan Bakrie Group. Pada 2008 Gayus menerima uang USD 1 juta dari Alif Kuncoro terkait jasa pengurusan keringanan pajak PT Bumi Resources. Gayus menerima USD 500 ribu terkait Surat Ketetapan Pajak PT Kaltim Prima Coal periode 2001-2005. Kemudian Gayus juga menerima USD 2 juta dari Alif Kuncoro untuk mengurus sunset policy (penghapusan sanksi) bagi PT KPC dan PT Arutmin. Gayus diminta Alif untuk membuatkan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) periode 2005-2006.
"Jangan yang dikejar pegawai pajak yang kecil-kecil ini, tolong itu (perusahaan)-nya juga dikejar," imbuh Ruhut.
[dem]
BERITA TERKAIT: