Dua Tersangka Sisinfo Pajak Segera Digiring Ke Pengadilan

Artinya, dua tersangka kasus ini, yakni Ketua Panitia Lelang Bahar dan Pejabat Pembuat Ko­mitmen Pulung Sukarno segera disidang.

Dua tersangka itu se­ge­ra men­jadi terdakwa kasus pe­nga­daan sistem informasi (sisinfo) Ditjen Pajak tahun anggaran 2006 yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar. Anggaran proyek ini se­kitar Rp 43 miliar.

Berkas dua tersangka itu di­nya­takan lengkap (P21) pada Senin, 2 April lalu. “Penyerahan tahap dua untuk tersangka Bahar dan Pu­lung Sukarno tanggal 3 April. Nah, pada Selasa 8 Mei lalu, per­karanya sudah dilimpahkan Ke­jak­saan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tipikor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Ke­jaksaan Agung Adi Toegarisman, kemarin.

Jaksa Kuntadi dkk yang me­na­nga­ni berkas dua tersangka itu, lanjut Adi, mendakwa dengan dak­waan primer dan subsidair. Dak­waan primernya, Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Un­dang Undang Tindak Pidana Ko­rupsi. Dakwaan subsidairnya, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang Un­dang Tipikor.

Sedangkan tiga tersangka lain­nya, kata Kapuspenkum, masih dalam tahap penyidikan. Yakni, be­kas Sekretaris Ditjen Pajak ber­inisial ASA. Dalam konteks ka­sus ini, ASA menjabat sebagai Kua­sa Pengguna Anggaran pada 2006. Kemudian, Ketua Panitia Lelang RNK. Diketahui, RNK adalah Kepala Kanwil Pajak DKI Jakarta RN Karim.

Tersangka se­lanjutnya yang masih dalam pe­nyidikan adalah Direktur Uta­ma PT Berca Harda­ya Perkasa, Liem Wendra Haling­kar. PT Berca ada­lah rekanan Ditjen Pajak dalam pro­yek pe­ngadaan sistem in­formasi ini.

Jadi, tersangka kasus ini hingga kemarin masih berjumlah lima orang. Dua diantara lima tersang­ka itu belum ditahan, yakni ASA dan RNK. “Tapi, sudah dicegah un­tuk ke luar negeri,” ujar Adi.

Tersangka Bahar dan Pulung Sukarno ditahan di Rumah Ta­hanan Salemba Cabang Ke­jak­sa­an Agung, Jalan Sultan Ha­sa­nud­din, Jakarta Selatan. Lim Wendra Ha­lingkar ditahan di Rutan Ci­pinang, Jakarta Timur.

Untuk mendalami kasus ini, pe­nyidik pidana khusus Kejak­sa­an Agung masih mengorek ke­te­rangan para saksi. Pada Kamis 10 Mei lalu, mereka memanggil enam saksi untuk diperiksa. Enam saksi itu adalah Abdul Ma­nan, Firman I, Dimas P, Agung B, Harry G dan Mohammad Syifa. “Semuanya PNS Ditjen Pajak. Agung sekarang Kepala KPP Makasar Barat,” ujar Adi.

Penyidik juga mengorek kete­rangan pihak swasta yang m­e­me­nangi tender di Ditjen Pajak se­ba­gai saksi. “Kami masih me­ngem­bangkan penyidikan. Ke­mu­dian, melakukan evaluasi atas pro­ses penyidikan yang telah di­la­kukan,” katanya.

Pada Senin 7 Mei, penyidik me­manggil dan memeriksa lima saksi. Kelimanya adalah Abu B, Aditya A, Bangkit C, Desy T dan Fajar S. Pada Selasa 8 Mei, Ke­jagung memeriksa lima saksi, yakni Imam H, Nugroho A, Ri­zaldi K Ridwan, Rory A dan Vicky M.  Pada Rabu 9 Mei, jaksa memeriksa empat saksi lagi, yakni Cristian Y, Andri P, Hari E dan Awan N.

Sama seperti lima saksi yang diperiksa pada Senin 7 Mei, lima saksi yang diperiksa pada Selasa 8 Mei, mengenakan seragam ke­meja biru. “Baik dari pegawai pa­jak dan dari perusahaan, kami pang­gil dan periksa,” kata Adi.

Sebelumnya, penyidik sudah me­meriksa pengusaha Murdaya Widyawimarta Poo sebagai saksi pada pertengahan April lalu. Menurut sumber di Gedung Bun­dar Kejaksaan Agung, Murdaya di­periksa terkait penetapan anak buahnya, yakni salah satu Direk­tur di PT Berca Hardaya Perkasa, yaitu Lim Wendra Halingkar se­bagai tersangka.

Namun, Adi enggan men­je­las­kan materi pemeriksaan terha­dap Murdya dengan alasan su­dah me­masuki materi perkara. “Tapi se­cara makro, tentu terkait de­ngan peran dan tugas masing-masing,” ujarnya.

Dia menambahkan, kejaksaan tidak segan-segan menetapkan tersangka baru, bila memang su­dah menemukan bukti kuat dari ha­sil pengembangan penyidikan. “Kalau memang buktinya kuat, siapa pun akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Para saksi yang sudah diperik­sa pun, tidak tertutup ke­mung­ki­nan dipanggil kembali. “Sesuai ke­butuhan penyidik. Kami masih me­ngembangkan penyidikan ke­pada pihak-pihak lain yang di­du­ga memiliki keterkaitan dengan ka­sus ini,” ucapnya.

REKA ULANG

Spesifikasi Teknis Disesuaikan Penawaran

PT Berca Hardaya Perkasa (BHP) adalah pemenang lelang penga­da­an sistem informasi (sisinfo) Ditjen Pajak Kementerian Ke­uangan tahun anggaran 2006. “Tapi, PT Berca menang lelang karena ada perubahan spesifikasi yang disesuaikan dengan pe­na­wa­ran PT Berca itu sendiri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Ke­jaksaan Agung Adi Toegarisman.

Dalam proyek beranggaran Rp 43,68 miliar ini, sebagian barang diduga tidak sesuai spesifikasi dan sebagian lainnya fiktif. “Ada pro­ses perubahan spesifikasi teknis. Perubahan itu tidak sesuai prosedur, yaitu menyesuaikan dengan penawaran dari salah satu peserta lelang, yaitu PT Berca,” kata Adi.

Lantaran itu, para tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pe­ngadaan Barang dan Jasa.

Kasus ini bermula dari temuan Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa terjadi penyim­pa­ngan pengadaan sistem informasi perpajakan tersebut. Anggaran pe­ngadaan ini sekitar Rp 43 mi­liar. Dugaan penyimpangannya se­kitar Rp 12 miliar.

Setelah melakukan penggele­da­han di sejumlah lokasi untuk me­ngumpulkan barang bukti se­perti dokumen, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung men­da­tang­kan auditor BPK untuk men­dalami kasus ini.

“Soalnya, me­re­ka yang mene­mukan kejangga­lan itu,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arnold Angkouw.

Ditjen Pajak menghormati lang­kah Kejaksaan Agung me­na­ngani kasus ini. “Tidak sedikit pun kami resistance terhadap pro­ses hukum ini. Justru kami du­kung, apalagi kami sedang ber­be­nah,” kata Direktur Penyu­lu­han dan Bimbingan Pelayanan Hu­bungan Masyarakat Ditjen Pajak Dedi Rudaidi.

Menurutnya, Ditjen Pajak tidak menghalang-halangi Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejagung untuk menggeledah empat lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan data penga­daan sistem informasi Ditjen Pa­jak, beberapa waktu lalu.

Empat lokasi itu adalah Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kantor Pusat Pe­ngolahan data dan Dokumen Perpajakan di Jakarta Barat, se­buah rumah di Jalan Madrasah, Gan­daria, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan ter­sebut dilakukan pada 3 No­vem­ber 2011.

Dua rumah itu milik tersangka Ba­har. Menurut Arnold, anak buah­nya pernah meminta doku­men yang dibutuhkan untuk proses penyelidikan dan penyi­dik­an. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak yang dimintai kete­rangan, tidak mau mem­be­ri­kan­nya. Lantaran itulah, tim yang menangani kasus ini melakukan penggeledahan. Tim kemudian menyita sejumlah dokumen di empat lokasi tersebut.

Terlihat Culun Tidak Bernyali