"Komitmen Indonesia dalam melaksanakan OGP terkesan sebuah pencitraan belaka," kata Danardono Sirajuddin dalam keterangan tertulis kepada
Rakyat Merdeka Online (Kamis, 19/4).
Danar merupakan alah satu anggota tim penyusun laporan independen implementasi OGP Indonesia, menanggapi presentasi tentang rencana aksi implementasi OGP Indonesia yang disampaikan Tara Hidayat dari UKP4 dalam acara First Annual High-Level Summit of The Open Government Patnership di Brasilia, Brazil pada 17-18 April 2012.
Danar pun menyesalkan sebab tidak ada pejabat setingkat menteri yang hadir dalam forum tersebut. Padahal, Pemerintah Indonesia merupakan negara yang duduk sebagai Komite Pengarah (SC) dalam OGP.
"Seharusnya, dalam pertemuan high level seperti ini minimal pejabat setingkat menteri hadir," ujar Danar.
Terlebih, masih kata Danar, dalam laporan independen yang disusun sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ditemukan bahwa pemerintah tidak mengakomodasi secara serius usulan-usulan OMS mengenai rencana aksi OGP Indonesia.
"Hard issues semacam penanganan korupsi tidak menjadi perhatian. Ini bukti Pemerintah RI tidak serius membangun pemerintahan terbuka," demikian Danar.
[ysa]
