Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, ini artinya provinsi Sumsel memiliki komitmen yang luar biasa untuk mensukseskan program nasional, dalam hal ini penyelesaian E-KTP, yang menelan anggaran cukup besar mencapai Rp5,8 triliun. Anggaran tersebut, tak mudah mendapatkan persetujuan dari DPR, membutuhkan proses kurang lebih lima tahun, dan bila gagal itu merupakan kegagalan yang dilakukan secara bersama-sama dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.
“Tapi di Sumsel tidak, provinsi ini justru bersama-sama atau bersekongkol mensukses program E-KTP ini,†kata Gamawan Fauzi, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemberian penghargaan penyelesaian penerapan E-KTP di Griya Agung, Palembang, Senin (16/4).
Gamawan Fauzi memastikan, dengan segera diterapkannya pemberlakukan E-KTP bagi masyarakat ini, tak akan ada lagi data kependudukan ganda. Selama proses perekaman E-KTP yang dimulai pertengahan 2011 silam ini saja, menurut dia, Kemendagri telah menemukan sekitar 7 juta data ganda, dan 90.000 orang yang mencoba untuk membuat identitas kependudukan ganda.
Karena itu, selain memberikan apresiasi yang luar biasa, dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluurh jajaran pemerintah provinsi Sumsel dan kabupaten/kota di Sumsel, Gamawan Fauzi juga meminta, kepada pemerintah daerah di Sumsel untuk terus melakukan up-grade data kependudukan, hingga target penyelesaian E-KTP sebanyak 67 juta jiwa pada akhir April ini, dan target 172 juta jiwa penduduk hingga akhir 2012 ini, dapat tercapai.
“Saat ini sudah terselesaikan proses perekaman E-KTP hingga 60 juta jiwa di Indonesia, masih tersisa 7 juta jiwa lagi, dan waktu tersisa tinggal 15 hari,†imbuh Mendagri.
Karenanya, Palembang sebagai salah satu kota besar pertama, dan Sumsel selaku provinsi pertama yang menyelesaikan 100% proses perekaman E-KTP ini, dari lima provinsi di Indonesia, yang telah memulai program e-KTP sejak tahun 2011, dan harus menyelesaikannya di akhir April 2012 ini, Gamawan mengharapkan, dapat diikuti seluruh provinsi lainnya di Indonesia, meski sebagaian besarnya juga baru memulai program perekaman E-KTP pada awal 2012.
“Dari 5 itu, baru Sumsel yang selesai, kemungkinan besar disusul provinsi Bangka Belitung,†pungkas Gamawan lagi.
Selain Gamawan Fauzi dan sejumlah staf pada Kemendagri, pada acara kemarin, tampak pula hadir rombongan Komisi II DPR yang juga melakukan kunjungan kerja ke Sumsel, dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Gandjar Pranowo.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menambahkan, Sumsel yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, dengan luas wilayah 91.774,99 Kilometer (Km) persegi dengan jumlah penduduk 8.492.429 jiwa, dinilai berhasil melaksanakan program perekaman E-KTP, sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 4.088.367 jiwa.
“Maka dari itu kami bersyukur dengan melalui perjuangan yang panjang telah berhasil melaksanakan amanat Undang Undang No 23/2006 tentang administrasi kependudukan,†kata Alex Noerdin.
Alex Noerdin, menyebutkan pelaksanaan perekaman E-KTP di 15 Kabupaten/kota se Sumsel, yang telah dilaksanakan sejak Oktober 2011 silam, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan wajib KTP yang ada, serta kondisi geografis tempat pereakaman E-KTP di ibu kota kecamatan di Sumsel, pada dasarnya relatif cukup jauh dari pemukiman penduduk.
Ini merupakan tantangan berat bagi petugas di daerah untuk mencapai target dalam penyelesaian perekaman E-KTP terhadap wajib KTP di Sumsel. Tapi, Alex menambahkan, karena kemauan yang keras dari para petugas, program ini akhirnya berhasil dilaksanakan tanpa ada hambatan sedikitpun.
“Maka dari itu saya selaku Gubernur Sumsel mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati/Walikota se Sumsel, Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, para camat se Sumsel serta petugas terdepan dalam mensukseskan program strategis nasional ini, “ tukas Alex.
[arp]
BERITA TERKAIT: