"Ekonomi pasar selalu begitu. Keseimbangan akan tercipta kembali," kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, usai melantik Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, Deputi bidang Kelembagaan Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Pembiayaan Meliadi Sembiring, Deputi SDM Prakoso Budi Susetiyo, dan staf ahli menteri bidang hubungan Antarlembaga Pariaman Sinaga di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Jakarta Selatan (Senin, 2/4).
Syarif pun memprediksi harga akan kembali seimbang dalam enam bulan pasca wacana kenaikan harga BBM ditunda oleh DPR. Khusus untuk barang-barang tertentu, pemerintah akan terus memonitor pergerakan harganya.
"Kalau memang operasi pasar harus dilakukan, bisa saja itu. Misalnya harga beras," ungkap Syarif Hasan.
Akibat wacana kenaikan harga BBM, lanjut Syarif, inflasi meningkat meski dalam skala kecil. Dan bila harga BBM benar-benar naik dalam enam bulan ke depan, nilai inflasi hanya sebesar dua persen.
"Pasti ada inflasi. Kita sudah perkirakan. Tapi itu hanya sekitar dua persen. Tapi kan nanti akan kembali ke harga keseimbangan," ungkap Syarief.
Sementara itu, Deputi bidang Pengkajian, I Wayan Dipta mengatakan, secara umum, kenaikan BBM per 30 persen kenaikan hanya berdampak pada sekitar 1,66 persen pada sektor UKM. Dengan demikian tidak terlalu signifikan.
Tingginya dampak kenaikan BBM pada sektor transportasi, kata Wayan, akibat pengangkutan barang-barang kebutuhan perdagangan dan makanan banyak menggunakan angkutan pribadi. Misalnya, tukang bordir dari Pekalongan-Jawa Tengah ketika hendak memasarkan barang dagangannya ke Pasar Tanah Abang, dan ia tidak bisa mengunakan BBM bersubsidi.
"Mobil yang digunakan itu mobil pribadi, bukan angkutan umum. Ini yang bikin mahal. Di samping jasa transportasi, sektor perikanan Juga terkena dampak yang cukup tinggi jika BBM dinaikan," paparnya.
Di bagian lain, Syarif meminta pejabat eselon satu yang baru dilantik bisa mewujudkan visi dan misi Kemenkop dan UKM menjadi lembaga pemerintah yang kredibel dan efektif dalam memberdayakan koperasi dan UKM. " Pejabat eselon harus mencari terobosan untuk meningkatkan kinerja Kemenkop dan UKM.
"Ciptakan program-program baru yang lebih menyentuh dan dibutuhkan masyarakat melalui gerakan Koperasi dan UKM dan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra). Apabila diperlukan, kita bisa merubah Renstra sesuai perkembangan dan kebutuhan pemberdayaan Koperas dan UKM sesuai kerangka RPJMN," demikian Syarief.
[ysa]
BERITA TERKAIT: