KH Hasyim Muzadi: UU Migas Biang Keladi Kisruh Pengelolaan BBM

Hal itu dikatakan Hasyim di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta (Kamis, 29/3) usai mendaftarkan uji materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Migas, yang diprakarsai PP Muhammadiyah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM ditolak masyarakat bukan karena harga yang dinaikkan sebesar Rp1500. Tapi, katanya, efek lanjutannya yang membuat keresahan rakyat.

"Bagi mereka yang menguasai pengelolaan dan mengatur Migas, ini tidak berefek. Justru mereka malah untung. Tapi, bagi rakyat, ini adalah penderitaan," ujarnya.

Hasyim menambahkan, UU Migas patut dibatalkan dan diganti dengan yang baru dan lebih memihak kepentingan dalam negeri. "Undang-undang yang mengamanatkan Migas dan kekayaan lain dikelola bangsa sendiri," pungkas Hasyim. [zul]