Penyidik Korek Keterangan Direktur Bank Mandiri

1. Bahwa penyidikan berd­a­sar­kan Surat Perintah Penyi­dikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-17/F.2/Fd.1/02/2012 tanggal 16 Februari 2012 terhadap Tersangka Dhana Wid­yat­mika, SE. Msi mengingat:

-  Seorang PNS yang saat men­jabat Account Representative pada kantor Pelayanan Pajak di Ditjen Pajak Kementerian Ke­uangan diduga telah mela­ku­kan penyimpangan sebagai pe­meriksa pajak, yaitu pada pro­ses pemeriksaan pajak sampai dengan keberatan tersebut di­ajukan ke Pengadilan Pajak.

-   Seorang PNS dengan golongan III/C melakukan transaksi de­ngan volume yang relatif besar, yaitu antara Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk transaksi tunai dari tahun 2005–2011. Dalam transaksi-transaksi itu, terlihat dugaan penyamaran asal-usul uang dengan meng­gu­nakan PT Mitra Modern Mobilindo dengan penghasilan Rp 1,5 miliar per tahun, pa­dahal PT tersebut baru di­di­ri­kan pada 2006.

2. Pada Selasa, 21 Februari 2012 telah dilakukan pengge­le­dahan berikut penyitaan di lima lokasi yaitu :

-  Ruang kerja tersangka Dhana Widyatmika, di Kantor Pela­yanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Jalan Medan Merdeka Ti­mur Nomor 16 Jakarta Pusat;

-  Ruang kerja isteri tersangka, Dian Anggraeni, (Penelaah Ke­beratan Saksi Banding dan Gu­gatan Selain Wilayah II Di­rek­torat Keberatan dan Banding), Direktorat Jenderal Pajak, Ja­lan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42 Jakarta Selatan;

-  Bank Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Ja­karta Selatan;

-  PT Mitra Modern Mobilindo, Jalan Raya Dermaga Nomor 38, Duren Sawit, Klender Ja­karta Timur;

-   Rumah tersangka, Jalan Elang Indopura, Blok A7/15, Ci­pi­nang Melayu, Kecamatan Ma­kassar, Jakarta Timur.

3. Pada Rabu, 29 Februari 2012 telah dilakukan penyitaan dan penitipan terhadap 17 unit truk ke Kantor PT Mitra Modern Mo­­bilindo, untuk sementara wak­tu yang selanjutnya akan di­tempatkan ke Rubasan.

Hak Tolak Istri Hanya Di Pengadilan

Sandi Ebenezer, Majelis PBHI

Anggota Majelis Perhim­pu­nan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sandi Ebenezer Si­tungkir berpendapat, tidak ada aturan yang bisa dijadikan ala­san saksi untuk menolak dipe­rik­sa, seperti yang dilakukan Dian Anggraeni (DA), istri ter­sang­ka Dhana Widyatmika (DW).  “Dalam perkara pidana, se­tiap orang wajib memberikan ke­terangan, termasuk DA,” ujar Sandi, kemarin.

Menurutnya, alasan Kejak­sa­an Agung memberikan hak me­nolak sebagai saksi kepada istri Dhana, sesuai Pasal 168 huruf C KUHAP, tidak pas. Soalnya, kata Sandi, hak itu hanya di­be­rikan kepada istri atau anak ter­sang­ka di penga­dilan, bukan da­lam proses pe­nyidikan. “Ketentuan

Pasal 168 huruf c KUHAP, se­cara limitatif hanya di penga­dilan, sehingga tidak ada alasan bagi Kejagung untuk tidak me­meriksa DA dalam proses pe­nyidikan,” tandasnya.

Lantaran itu, Sandi menya­rankan Kejaksaan Agung agar kembali memanggil DA untuk diperiksa sebagai saksi. Jika ti­dak, ingatnya, masyarakat ba­kal curiga bahwa Kejagung melokalisir kasus korupsi dan pencucian uang ini hanya ke­pada DW. “Dalam rangka pe­nyidikan, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa siapa pun, ter­masuk anak kecil yang diduga menegetahui adanya tindak pi­dana,” tegasnya.

Kejaksaan Agung, nilai San­di, sudah sengaja membebaskan DA dari penyidikan. Sehingga, pantas dinilai tidak profesional. Lantaran itu, menurutnya, pim­pinan dan aparat Kejaksaan Agung yang menangani kasus DW, patut dicurigai dan mesti betul-betul diawasi masyarakat.

“Harus diwaspadai, jangan sam­pai menjadi ruang bagi pi­hak Kejagung melakukan ne­go­siasi dengan pihak DW. Jangan sampai harta kekayaan tersang­ka yang disita, digelapkan,” wan­ti-wantinya.

Tak Bisa Lagi Ala Kadarnya

Deding Ishak, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR De­ding Ishak mengingatkan Ke­jaksaan Agung agar serius mengusut perkara korupsi dan pencucian uang dengan ter­sangka pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dhana Widyatmika.

Deding pun mengingatkan pimpinan dan aparat Kejagung agar tak bersembunyi di balik aturan yang posisinya tidak ter­lalu kuat untuk membebaskan istri Dhana, Dian Anggraeni dari proses pemeriksaan seba­gai saksi. “Janganlah pen­de­ka­tan­nya sekadar legalistik for­mal. Penanganan kasus ini juga harus menggunakan semangat pemberantasan korupsi,” ujar­nya, kemarin.

Menurut dia, dengan tidak memeriksa istri tersangka se­ba­gai saksi, maka Kejaksaan Agung memberikan ruang un­tuk menutup bukti-bukti. “Ke­jaksaan Agung justru harus membongkar dan melakukan tindakan yang tidak biasa dalam hal ini,” ucapnya.

Lantaran itu, sebagai anggota Komisi Hukum DPR, Deding mempertanyakan strategi Ke­jaksaan Agung tersebut. “Saya ingin mempertegas, apa alasan Kejaksaan Agung tidak me­me­riksa DA,” ujarnya.

Apalagi, menurut Deding, pajak adalah salah satu sektor yang sangat rawan tindak pida­na korupsi. Padahal, pajak ada­lah pendapatan yang besar bagi negara. Karena itu, Kejaksaan Agung mesti sangat serius me­ngusutnya dengan cara-cara yang tidak normatif. “Tidak bisa lagi hanya dengan pemeriksaan ala kadarnya,” tandasnya.

Dia menambahkan, pemb­e­ran­tasan korupsi di sektor pajak tidak cukup hanya menjerat pe­la­ku sekelas Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Semua pelaku, termasuk pemain kakap harus diseret.

“Ingat, masya­rakat mengikuti perkembangan penanganan ka­sus DW. Jika tercium ada yang aneh, masya­rakat akan men­curigai Keja­gung. Harus ada penjelasan yang riil kepada ma­syarakat dari pimpinan Ke­ja­gung,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]