Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto kala ditemui seusai seminar "Penanganan Anti Korupsi" di kantor PWI Jabar, Selasa (6/3) mengaku, pihaknya sudah menyiapkan data awal untuk mulai melakukan pengumpulan keterangan (Pulbaket).
"Yang pasti kita tidak usah menunggu aduan dari masyarakat, pihak KPK sudah mempunyai data valid tentang pengadaan pesawat tempur Sukhoi. Datanya dari mana itu rahasia dong," ujar Bambang.
Data dugaan korupsi duit Sukhoi juga dibeberkan Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin. Dia tegaskan, memang DPR sudah amini rencana pembelian enam Sukhoi untuk melengkapi alat utama sistem senjata. Tapi ada keganjilan soal keberadaan rekanan dalam pembelian yang seharusnya
G to G atau hubungan antarpemerintah. Keganjilan lain adalah penggunaan kredit ekspor US$ 470 juta. Berkembang isu Kemenhan tidak melakukan kontrak pembelian melalui pihak Rosoboronexport Rusia yang merupakan perwakilan pemerintah Rusia di Jakarta tetapi melalui kredit ekspor lewat sebuah PT X sebagai broker.
Sedangkan, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, sebelumnya suadh mengatakan, harga yang disepakati untuk pembelian tiap unit Sukhoi adalah US$ 54,8 juta.
"Jadi kalau enam unit Sukhoi itu harganya adalah Rp 328,8 juta. Nah, menurut Brigjen Hartind lagi, sisanya US$ 141,2 juta itu untuk pelatihan dan alat lain," ucap TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 9/3).
Catatan yang dimilikinya, alat lain itu adalah simulator pesawat seharga US$ 45 juta, suku cadang Sukhoi US$ 25 juta, untuk amunisi dan senjata sebesar US$ 7 juta.
"Jadi sudah ada anggaran empat item itu US$ 77 juta, untuk suku cadang, amunisi, senjata dan simulator. Jadi sisanya (US$ 64,2 juta) dikemanakan?" jelasnya.
TB Hasanuddin mengaku tak mau berprasangka buruk, namun harus ada penjelasan penggunaan anggaran secara rinci dari pemerintah. Menurutnya, persoalan itu harus lebih dulu diselesaikan inspektorat jenderal untuk pengawasan internal yang bekerjasama dengan Badan Pemerika Keuangan.
"Sesudah itu baru KPK bisa masuk. Saya pribadi mempersilakan KPK masuk, tapi alangkah baiknya pemerintah jalankan aturan," katanya lagi.
TB Hasanuddin menambahkan, sesungguhnya DPR belum menandatangani persetujuan rincian dana. Maka itu seharusnya belum ada kerugian apapun.
"Pertanyaannya, mereka sudah serahkan DP atau belum. Kalau DPR belum ketok palu kan harusnya belum ada pembayaran itu. Kecuali pemerintah sudah keluarkan tanpa disetujui," terangnya.
Yang perlu juga direspons dengan baik, tambah TB Hasanuddin, adalah pertanyaan dari Dubes Rusia soal penggunaan state credit dari negaranya sebesar US$ 1 miliar untuk melengkapi alutsista. Pemerintah RI merencanakan membeli kapal selam Rusia dari anggaran itu.
"Ternyata Indonesia membeli kapal selam dari Korea Selatan. Dan sisa uang US$ 700 juta dari state credit kenapa tidak dipakai untuk beli Sukhoi? Itu kan pinjaman yang jelas lebih murah, kok malah gunakan kredit ekspor yang harus pakai rekanan," tambahnya.
Pesawat Su-30MK2 adalah pengembangan dari pesawat tempur jarak jauh
Su-30 dengan peningkatan kemampuan khusus untuk menjalankan misi
antikapal.
[ald]
BERITA TERKAIT: