Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan pada peringatan ulang tahun ke-19 Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) di Semarang, Kamis (9/2).
"Masalah komunikasi sebagai satu faktor yang menyebabkan penggusuran terhadap PKL di beberapa wilayah. Untuk itu pola komunikasi yang intensif harus ditingkatkan," katanya.
Menurut dia, sebagai mitra pemerintah, PKL harus tertib, rapih dan mau diatur demi kepentingan yang lebih besar. Bila hal tersebut dilakukan, otomatis tidak ada penggusuran.
Dalam membangun ekonomi Indonesia, jelas Syarief, pemerintah mengambil kebijakan tengah, bukan kapitalis atau otoritarian, termasuk di dalamnya pemberian stimulan untuk ekonomi rakyat.
Untuk menggerakkan perekonomian butuh kerja sama pemerintah maupun swasta baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah sesungguhnya memberikan stimulan bagi ekonomi rakyat yaitu berasal dari investasi dan anggaran belanja pemerintah dalam bentuk subsidi dan Kredit Usaha Rakyat
Lagi menurut data, Jawa Tengah menyalurkan KUR hingga Rp 6,7 triliun pada 2011.
"Dengan fasilitas KUR didukung dengan sikap PKL yang tertib, rapih dan bersih saya harap dalam 2-3 tahun mendatang PKL dapat menjadi pengusaha kelas menengah, tujuan kami adalah kesejahteraan," ungkap Menkop.
Menurut Menkop, program pemberdayaan PKL sudah dikerjakan lewat Nota Kesepahaman Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM pada 27 September 2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Pengutan Sektor Usaha Mikro.
Dari data yang ada 4,2 juta PKL dalam naungan APKLI di Jawa Tengah dari total anggota APKLI 25 juta PKL di Indonesia.
[ald]
BERITA TERKAIT: