Surat terbuka itu ditayangkan di halaman Suara Publik
Rakyat Merdeka Online pada Sabtu lalu (21/1). Surat yang ditulis dan dikirim oleh Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.ScAgr, berisi pendapat pribadinya atas gejolak gerakan anarkis yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa dan arus bawah lapisan sosial. Menurutnya, negara telah lebih dahulu melakukan kekerasan bergelombang dari waktu ke waktu yang sistemik dan sistematis melalui UU sektoral yang banyak melukai hati anak-anak negeri terutama sering berseberangan dengan orang desa (petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil).
Namun, Sekretaris Eksekutif IPB Dr.Ir. Bonny P.W.Soekano, MS dalam penjelasan resminya kepada redaksi beberapa saat lalu (Senin, 23/1) menyatakan keberatan atas pencantuman logo IPB dalam penayangan surat terbuka.
Menurut Bonny, pencantuman logo IPB tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Rektor IPB. Dia tegaskan pula bahwa surat terbuka tersebut bukan pendapat dan pandangan IPB sebagai institusi.
"IPB menyatakan keberatan atas pencantuman logo IPB dalam surat terbuka tersebut," tulis Bonny dalam tanggapan resminya yang diterima redaksi beberapa saat lalu.
Sejak diterimanya surat tersebut, redaksi
Rakyat Merdeka Online tidak lagi memasang logo IPB pada surat terbuka dimaksud. Perlu sidang pembaca ketahui pula bahwa penggunaan logo IPB pada surat terbuka tersebut tidak dimaksudkan untuk memojokkan IPB sebagai salah satu lembaga pendidikan ternama di Indonesia, melainkan untuk ilustrasi semata.
[ald]
