"Kita akan menyaksikan koalisi yang tidak paralel di pemerintah dengan di parlemen. Antar mereka terjadi tawar menawar politik," kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuchro, kepada
Rakyat Merdeka Online bebearpa saat lalu (Kamis, 29/12).
Siti merinci, tahun depan akan terjadi tawar-menawar antar partai anggota Setgab dalam rangka menggolkan undang-undang mengenai Pilkada dan desa yang saat ini tengah digodok di DPR.
"Undang-undang ini berkaitan langsung dengan kepentingan mereka di 2014 nanti," jelas Siti.
Rancangan Undang-undang Pilkada menyangkut hajat hidup Parpol. Makanya penting untuk membuat agar Undang-undang tersebut "mengakomodasi" kepentingan mereka.
"RUU desa menjadi lahan yang seksi untuk diperebutkan oleh semua Parpol. Semua Parpol terjun ke desa. Ada yang menggunakan perspektif ekonomi atau pemberdayaan politik," tandasnya.
Gonjang-ganjing yang baru, ungkap Siti, kemungkinannya terkait isu pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kebetulan akan digelar pada tahun depan.
"Pergantian pengurus KPU isu yang juga seksi bagi Parpol," demikian Siti yang menjadi panitia seleksi (Pansel) pengurus KPU.
[dem]
BERITA TERKAIT: