Hal itu dikemukakan dosen FISIP Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh P. Daulay, kepada
Rakyat Merdeka Online Selasa, (19/12).
"Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa ada satu korporasi yang memiliki tanah lebih dari 1 juta hektar. Tanah tersebut dieksploitasi sedemikian rupa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Padahal, di pihak lain, kita melihat banyak sekali rakyat yang tidak memiliki lahan. Mereka terpaksa menyewa lahan dengan ongkos yang tinggi. Dan kalau tidak bisa sewa lahan, di antara mereka ada yang juga yang akhirnya memilih menjadi TKI di luar negeri," ujar Saleh Daulay.
Saleh menambahkan bahwa sengketa lahan seperti yang terjadi di Mesuji dan juga banyak wilayah di Indonesia harus segera diakhiri. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang adil bagi rakyat. Tidak boleh ada lagi ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan dan hak penggunaan lahan.
"Katanya kita negara Pancasila. Kalau betul-betul negara Pancasila, semestinya sila kelima,
'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' harus dibumikan secara konsisten. Jangan karena diberi sedikit uang suap, lalu sila tersebut dihilangkan begitu saja," demikian Saleh menambahkan.
Menurut Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah ini, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan terhadap penguasaan atas lahan. Persoalan kepemilikan lahan ini adalah prioritas, karena ini sangat terkait dengan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Kegagalan pemerintah dalam bidang ini adalah bisa menjadi kegagalan pemerintah dalam bidang lain. Karena itu, SBY harus turun tangan secara langsung untuk membenahi masalah ini.
[zul]
.jpg)
BERITA TERKAIT: