Demikian disampaikan Ketua Kajian Strategis DPP KNPI, Shoim Haris, kepada
Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Sabtu, 17/12).
"Partisipasi masyarakat dalam menentukan anggota DPR akan direnggut kembali oleh partai-partai politik," katanya.
"Partai poltik menjadi kerajaan lagi, dan itu semakin tidak sehat bagi pertumbuhan partai politik," tambah Shoim.
Memang harus diakui, kata dia, sistem proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu 2009 lalu memiliki banyak kelemahan, terutama penerapan teknisnya. Misalnya terjadinya
money politics, penyelewengan KPU, dan lain sebagainya. Namun, menggunakan sistem proporsional tertutup malah lebih mundur dari itu. Malah kalau perlu sistem distrik.
"Justru disinilah perlu pembaharuan-pembaharuan dalam UU penyelenggaraan Pemilu. Misalnya bagaimana menerapkan Pemilu yang jujur dan adil, luber, dan membatasi uang beredar dalam setiap prosesi Pemilu," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: