KPK Belum Mau Periksa Soetan, Wisnu & Gories

RMOL.Selain nama anggota DPR Soetan Bhatoegana, bekas Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan listrik tenaga matahari di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kendati begitu, sejauh ini Ko­misi Pemberantasan Korupsi belum mau memanggil atau me­meriksa Soetan, Wisnu dan Go­ries. “Sampai saat ini belum ada,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Namun, KPK tidak menutup ke­mungkinan untuk memanggil dan memeriksa siapa pun yang di­duga terlibat dalam dugaan tin­dak pidana korupsi tersebut.

“Apakah mereka akan di­pang­gil dan diperiksa, atau dihadirkan di pengadilan, itu sangat ter­gan­tung pada kebutuhan akan ke­te­rangan mereka dalam mendakwa terdakwa,” ujarnya.

Sekecil apapun informasi di pe­ngadilan, lanjut Johan, tentu akan ditindaklanjuti KPK. Apa­lagi, KPK sangat berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan.

“Jika berdasarkan kesaksian di persidangan dianggap diperlukan untuk memanggil, ya kami pang­gil. Siapa pun itu akan di­tin­dak­lanjuti KPK dan akan ditelusuri. Hanya saja, saat ini belum,” ujarnya.

Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan akan mengecek du­gaan keterlibatan bekas Jamintel Wisnu Subroto dalam kasus ter­se­but. “Tentu akan kami cek uca­pan yang mengatakan ada ke­ter­libatan Pak Wisnu Subroto ini,” katanya di Kejaksaan Agung.

Menurut Darmono, kejaksaan tidak akan memberikan per­la­ku­an khusus apapun kepada bekas pejabatnya. “Tentu, semua akan kami serahkan ke ranah hukum. Kami akan bertindak sesuai atu­ran hukum yang ada,” ujarnya.

Menanggapi adanya timbal balik antara Wisnu dengan bekas atasan terdakwa Ridwan San­jaya, yakni bekas Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacob Pur­nomo yang disebut pernah ter­sang­kut perkara di kejaksaan dan kasusnya telah dihentikan (SP3) pada tahun 2009, Dar­mono me­ngaku akan mengecek dulu kasus tersebut.

“Kami akan cek dulu apakah benar kasus tersebut memang pernah di SP3 di kejaksaan. Ini baru ucapan dari penasihat hu­kumnya, belum tentu sepenuhnya benar,” ujarnya.

Menurut Darmono, jika nan­tinya terjadi pelanggaran, Ke­ja­gung tidak bisa menjatuhkan hu­ku­man disiplin terhadap purna­jaksa (purnaja/pensiunan jaksa). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pe­gawai Negeri Sipil tidak me­n­jangkau pensiunan PNS. “Ter­ha­dap orang yang sudah purnaja, ka­lau dari sisi pelanggaran di­sip­lin, tentu sudah tidak,” katanya.

Namun, lanjut Darmono, purna jaksa yang disebutkan namanya itu bisa memberi keterangan ke­pada publik tanpa paksaan. “Tapi sepanjang yang bersangkutan mau memberikan keterangan, silakan saja, tapi kejaksaan tidak bisa memaksakan,” ujarnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar menghormati KPK jika ingin memanggil dan mengorek keterangan Gories. “Silakan saja. Semua yang terkait dengan KPK bisa diperiksa, beda dengan pe­nye­lidikan yang kami lakukan. Ka­lau kami memeriksa anggota Dewan dan kepala daerah harus ada izin. Kalau KPK undang-undangnya berbeda,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Edwin Pamimpin Situmorang mengingatkan bahwa seniornya, Wisnu sudah pensiun. “Pak Wisnu itu sudah pensiun, jadi sudah tidak ke kami lagi uru­sannya,” ujar dia.

Menurut Edwin, bila memang dalam kasus korupsi pengadaan SHS di Kementerian ESDM itu ada yang menyebut nama Wisnu Subroto, maka pihaknya tidak ber­k­­ewenangan melakukan tin­dakan. “Itu ditangani KPK, tentu bukan ke kami,” ucapnya.

Jika pun ada persoalan internal sebagai sesama anggota Korps Kejaksaan Agung yang dilakukan Wisnu, jelas Edwin, maka per­soa­lan itu menjadi kewenangan bi­dang pengawasan. “Terkait per­sonal, jika memang menyangkut kejaksaan, tentu menjadi kew­e­nangan Jamwas,” ucapnya.

Terdakwa Bilang, Itu Pesanan Dirjen

Reka Ulang

Dalam sidang perdana kasus pengadaan pembangkit listrik tenaga surya berupa solar home system (SHS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan terdakwa Pe­jabat Pembuat Komitmen Rid­wan Sanjaya, jaksa KPK mem­be­berkan intervensi oknum DPR, kepolisian dan kejaksaan.

Namun, jaksa penuntut umum (JPU) KPK tidak secara spesifik menyebutkan siapa saja anggota DPR, anggota kepolisian dan ang­gota kejaksaan yang meng­in­tervensi proyek itu.

Dalam sidang lanjutan pada Kamis, 24 november 2011, baru­lah pihak Ridwan m­e­ngung­kapkan identitas anggota DPR, ke­polisian dan kejaksaan yang di­duga ikut bermain dalam proyek yang merugikan negara Rp 131,2 miliar ini.

Pengacara Ridwan, Sofyan Ka­s­im menyebut nama Sutan Bha­toe­gana, Gories Mere dan Wisnu Subroto. “Dari DPR Sutan Bha­toe­gana, Polri ada Gories Mere dan dari Kejaksaan Wisnu Sub­roto. Ridwan bilang itu pesanan dari Dirjen Jack Purwono, karena Dirjen tersangkut perkara di ke­jaksaan,” ujar Sofyan di Pe­nga­dilan Tipikor, Jakarta.

Sofyan juga mengungkapkan bahwa di Berkas Acara Peme­rik­saan (BAP) kliennya, Sutan Bhatoegana, Gories Mere dan Wisnu Subroto disebut. Tetapi, dalam surat dakwaan terhadap Ridwan, ketiga nama itu tidak disebutkan.

Dalam sidang perdana, JPU memaparkan bahwa Ridwan menginstruksikan panitia pe­nga­daan untuk memilih peru­sa­haan titipan anggota Dewan se­bagai re­kanan.

“Terdakwa menyampaikan arahan kepada panitia pengadaan dengan mengatakan, ini tolong dibantu untuk dimenangkan ka­rena merupakan titipan dari DPR dengan tujuan untuk membantu menggolkan RUU Kete­na­ga­lis­trikan, juga titipan dari kejaksaan dan kepolisian,” papar jaksa KMS Roni saat membacakan surat dakwaan.

Arahan itu, lanjut Roni, di­sam­paikan Ridwan dalam rapat pa­nitia pengadaan pada Mei 2009. Saat itu, Ridwan mengajukan PT Ridho Tehnik untuk mengerjakan proyek SHS di Aceh. Ia juga menyodorkan PT Paesa Pasindo untuk proyek di Sumatera Selatan dan Bengkulu serta PT Berdikari Utama Jaya untuk wilayah Sumatera Barat.

Sebelum rapat dengan panitia pe­ngadaan, Ridwan telah mene­mui Ketua Panitia Pengadaan, Bu­dianto Hari Purnomo. Ia me­nye­rahkan daftar 28 perusahaan yang ingin dimenangkan sebagai rekanan kepada Budianto.

KPK juga telah menyeret bekas Dirjen LPE Kementerian ESDM Jacobus Purwono seba­gai terdak­wa. Ridwan dan Ja­co­bus secara bersama-sama me­nga­rahkan pa­nitia pengadaan guna meme­nang­kan rekanan ter­tentu. Modusnya, de­ngan me­ngu­bah hasil evaluasi teknik.

Hasil perbuatanya, Ridwan mendapat imbalan Rp 14,66 mi­liar dan juga memperkaya Jacob Rp 1 miliar. Terdakwa juga mem­­perkaya koorporasi yaitu, PT Ridho Teknik untuk peker­jaan di NAD, Rp 3,86 miliar, PT Somit Karsa Trienergi untuk pe­kerjaan di Sumut, Rp 4,2 mi­liar dan pihak lain­nya (26 pe­ru­sa­haan). “Sehin­g­ga, merugikan ne­gara Rp 131,280 miliar,” tandas Roni.

Tanpa Bukti Kuat Belum Kebenaran

Azis Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin mengingatkan Kapolri Jenderal Timur Pra­do­po agar meningkatkan penga­wa­san internal untuk men­deteksi perilaku anak buahnya dalam menjalankan tugas.

Sehingga, perilaku men­yim­p­ang dapat diminimalisir, se­perti dalam kasus pengadaan so­lar home system (SHS) di Ke­menterian Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) yang aromanya tercium dalam persidangan di Pengadilan Ti­pikor, Jakarta. “Itulah pe­n­ting­nya ada bagian pengawasan,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Dugaan keterlibatan bekas petinggi Kejaksaan Agung, oknum Polri dan anggota DPR dalam kasus SHS, lanjut Azis memang perlu didalami Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, lanjutnya, tidak berarti bahwa itu sudah menjadi kebenaran, jika belum ada bukti yang kuat.

Karena itu, Azis percaya, pro­ses hukum di KPK dan Pe­ngadilan Tipikor akan berjalan dengan baik dan mampu mem­bongkar dugaan korupsi pe­nga­daan SHS di Kementerian ESDM itu secara menyeluruh. “Kita beri kepercayaan kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut, dan untuk memproses se­suai aturan perundang-unda­ngan yang ada,” katanya.

Dalam sidang lanjutan pada Kamis, 24 november 2011, pi­hak terdakwa Ridwan Sanjaya mengungkapkan identitas ang­gota DPR, kepolisian dan ke­jak­saan yang diduga ikut bermain dalam proyek yang merugikan negara Rp 131,2 miliar ini.

Pengacara Ridwan, Sofyan Kasim menyebut nama Sutan Bhatoegana, Gories Mere dan Wisnu Subroto. “Dari DPR Su­tan Bhatoegana, Polri ada Go­ries Mere dan dari kejaksaan Wisnu Subroto. Ridwan bilang itu pesanan dari Dirjen Jack Purwono, karena Dirjen te­r­sangkut perkara di kejaksaan,” ujar Sofyan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sofyan juga mengungkapkan bahwa di Berkas Acara Peme­rik­saan (BAP) kliennya, Sutan Bhatoegana, Gories Mere dan Wisnu Subroto disebut. Tetapi, dalam surat dakwaan terhadap Ridwan, ketiga nama itu tidak disebutkan.

Sanksi Internal Cepat Keluar

Alex Sato Bya, Staf Khusus Menteri ESDM

Menurut Staf Khusus Men­teri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alex Sato Bya, kasus pengadaan solar home system (SHS) me­rebak se­telah KPK melakukan penye­lidikan terhadap bekas Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian ESDM Jacobus Purwono.

“Begitu KPK menetapkan Pak Jacobus sebagai tersangka, Pak Irjen melakukan penye­li­dikan internal untuk mene­lusuri sejauh mana keterlibatan Jac da­lam kasus itu,” ujar be­kas Jak­sa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam­datun) ini.

Kata Alex, internal Kemen­te­rian ESDM cepat mem­be­ri­kan sanksi internal terhadap orang-orang yang diduga ter­li­bat, termasuk segera mem­be­bas­tugaskan Dirjen LPE Jacobus Purwono dan Ridwan Sanjaya.

“Kalau saya tidak salah ingat, orang-orang yang diduga ter­li­bat itu ada sanksi, di­bebas­tu­gas­kan, supaya mereka konsen­trasi menghadapi proses hukum di KPK,” ujarnya.

Alex menambahkan, pihak­nya sudah menyerahkan se­pe­nuh­nya proses hukum kepada KPK. “KPK yang menangani, maka kami serahkan sepe­nuh­nya ke KPK,” ujarnya.

Sebagai bekas jaksa, Alex me­nyampaikan, jika memang ada pejabat atau aparatur pene­gak hukum, baik dari kejaksaan maupun kepolisian yang diduga terlibat perkara itu, maka sudah se­layaknya ada tindakan dari ins­titusi masing-masing, dan di­usut sampai tuntas hingga persidangan.

“Kalau memang benar ada keterlibatan oknum kejaksaan dan instusi lain seperti kepo­li­si­an dan DPR, tidak masalah di­lakukan dulu penyelidikan in­ter­nal masing-masing institusi.”

Kemudian, KPK perlu me­n­da­lami keterlibatan sejumlah pi­hak yang disebut-sebut itu. “Untuk mengetahui apakah ma­sih ada yang terlibat, koor­d­i­na­si­kan pemeriksaan internal de­ngan proses yang sedang ber­jalan di KPK,” ujarnya.

KPK juga telah menyeret be­kas Dirjen LPE Kementerian ESDM Jacobus Purwono seba­gai terdakwa. Ridwan dan Ja­cobus secara bersama-sama me­ngarahkan panitia pengadaan guna memenangkan rekanan ter­tentu. Modusnya, de­ngan me­ngubah hasil evaluasi teknik.

Hasil perbuatanya, Ridwan mendapat imbalan Rp 14,66 miliar dan juga memperkaya Jacob Rp 1 miliar. Terdakwa juga memperkaya koorporasi yaitu, PT Ridho Teknik untuk pekerjaan di NAD, Rp 3,86 m­i­liar, PT Somit Karsa Trienergi untuk pekerjaan di Sumut, Rp 4,2 miliar dan pihak lainnya (26 perusahaan). “Sehingga, me­ru­gi­kan negara Rp 131,280 mi­liar,” kata jaksa KPK Roni. [Harian Rakyat Merdeka]