Deklarator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menegaskan bahwa pemberantasan hukum di KPK tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan politik. Hal itu adalah kewajaran karena berdirinya KPK adalah produk politik DPR. Sehingga, kemungkinan Samad dijadikan kendaraan politik dengan segala kepolosan yang dimilikinya terbuka luas.
"Yang kita harapkan pimpinan baru ini bisa berselancar di antara kepentingan politik yang ada untuk mengambil kepentingan politik bagi kemaslahatan bangsa. Saya tahu penegakan hukum tak bisa lepas dari kepentingan politik. Kalau ada dukungan politik untuk membongkar kasus besar itu sah saja. Yang penting tak dikendalikan," urai Adhie kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat malam, 2/12).
Mengenai track record Samad yang belum banyak berjibaku dengan kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di ibukota negara, Adhie mengaku tak terlalu pesimis. Asalkan Samad tetap pada integritasnya.
"Justru yang terlalu banyak paham peta itu justru yang bahaya. Kalau pendatang baru kan masih leluasa. Masih bisa leluasa sebagai Rambo. Saya mendorong dia menjadi seperti teman saya Baharuddin Lopa. Dia bisa jadi Lopa Muda," ujar Adhie menyebut almarhum mantan Jaksa Agung yang terkenal karena sikap lurusnya dalam pemberantasan korupsi itu.
Dia menyebut nama Bambang Widjojanto yang dianggap banyak kalangan terlalu paham peta politik dan kejahatan korupsi sehingga dikhawatirkan akan "bermain politik".
"Bambang bagus, yang penting dia ada di dalam KPK. Secara moral rakyat pasti menganggap Bambang yang memimpin KPK. Secara administratif, Abraham Samad," katanya.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: