Dengan kondisi dan sistem politik yang ada, Capres-capres potensial, rasional, dan konstitusional sudah dapat ditentukan sejak sekarang. Mereka masih dari golongan kaum tua dan setengah tua. Karena sistem politik saat ini memprasyaratkan Capres harus didukung partai yang memiliki kekuatan 20 persen di parlemen atau gabungan Parpol.
"Artinya, capres 2014 tentulah berasal dari para pemimpin partai politik, atau yang memiliki investasi di partai politik. Sementara, fakta sosial politik menunjukkan bahwa belum ada kaum muda potensial yang menduduki kursi ketua umum partai politik," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay.
Hal itu dikatakan Saleh pada acara Perspektif Indonesia yang digelar DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 2/12) dengan tema
Siapa Presiden Versi Kaum Muda? Juga hadir sebagai pembicara lain Direktur Polmark Indonesia Eef Saifulloh Fatah, Ketua Balitbang DPP Golkar Indra J Piliang, dan Ketum Umum DPP KNPI Taufan E.N Rotorasiko.
Saleh menambahkan sulitnya muncul Capres dari kaum muda didukung pula oleh fakta bahwa partai politik di Indonesia masih menganut konsep
self financing. Partai politik masih didanai secara mandiri oleh ketua umum partai. Kondisi ini tentu semakin menguatkan otoritas ketua umum terhadap partai politiknya.
"Mana mungkin seseorang mau mendanai suatu parpol secara gratisan. Pasti ada niat tertentu dibalik motif
self financing ini. Setidaknya, sang ketua umum memiliki agenda merebut kekuasaan di 2014," demikian Saleh, yang juga dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: