Luruskan Rilis KPK, Menteri Syarief Hasan Tegaskan Tak Punya Data Akses Pasar Domestik

Namun, Syarief Hasan meluruskan laporan yang diumumkan KPK itu. Hasil survei menyebutkan Kementerian Koperasi termasuk instansi dengan pelayanan terburuk. Atas survei tersebut, diindikasikan ada praktek suap dalam Kemenkop. Menurut dia, kementeriannya tidak mempunyai akses data pasar domestik. Yang dipunyai lengkap oleh Kemenkop dan UKM adalah akses data Koperasi, UKM dan pasar tradisional yang sedang dibangun.

"Akses pasar domestik domainnya bukan di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi jelas kalau dinilai dari situ penilaiannya akan minim," tegas Syarief kepada Rakyat Merdeka Online di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Walaupun begitu, kata Syarief, feedback-nya sebagai kritik positif untuk segera dibenahi, kementeriannya akan terus memperbaiki diri, termasuk bekerjasama dengan BPS untuk survei dan riset.

"Secara umum, saya menyadari data di Kementerian Koperasi dan UKM sangat kurang. Data koperasi bahkan baru akurat setelah saya masuk ke kantor ini," katanya.

Saat ini jumlah koperasi 186.907 unit, dan dimana saja koperasi itu beroperasi sudah terdata, termasuk nama pengurus, perkembangan usaha, SHU dan lain-lainnya. Yang belum selesai dikerjakan adalah data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk dimana saja domisilinya.

Bisa saja, kata dia, yang dimaksudkan dari laporan KPK tersebut, mungkin akses data pasar domestik UMKM yang belum tercatat secara menyeluruh. “Meski demikian, saya akan meminta arahan dari pimpinan KPK supaya kinerja kami lebih bagus ke depan.”

Terkait data pasar domestik UMKM, jelas Syarief, bukan datanya yang kurang. Akan tetapi memang tidak ada sama sekali. Inilah yang menjadi persoalan sehingga akan melakukan terobosan.

"Terobosan itulah yang dikatakan inovasi. Kami tidak harus menyerah, tetapi bagaimana melaksanakan inovasi tersebut, itu yang harus kami perjuangkan. Kami sudah menerima prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) di bidang keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (KPK). Tetapi, saya belum puas dengan adanya pengumuman KPK," ungkap Syarief.

Dalam transparansi Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), menurutnya, rapot Kemenkop dan UKM cukup baik. Sebab  mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang merupakan prestasi tertinggi di bidang keuangan. Namun dengan adanya hasil survei integritas dari KPK, pihaknya menambahkan belum merasa puas meski BPK sudah memberi penilaian WTP. Karena itu, Syarif mengaku sedang mengevaluasi hasil survei integritas publik yang dilakukan KPK. Sebab hasil survei tersebut menyangkut layanan akses data pasar domestik. [dem]