"Kita mau tanya apa itu benar. Kalau benar berarti selama telah terjadi diskriminasi dan Anda (menteri) telah mendiamkan terjadinya peredaran uang haram beredar," kata anggota Komisi III DPR Nudirman Munir kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini.
Nudirman mengaku sejak awal sudah menyarankan agar dipasang CCTV di setiap rutan untuk mencegah terjadinya pelaku narapidana melanggar hukum, termasuk praktik bisnis narkoba. Tapi sayangnya hal itu tidak pernah dilakukan.
Namun, Nudirman belum bisa memastikan kapan akan memanggil Menteri Amir. Karena saat ini pihaknya sedang dikejar waktu menggelar
fit and proper test kepada calon pimpinan KPK. Kalau uji kelayakan ini ditangguhkan, dia khawatir masyarakat akan berpikiran negatif kepada DPR agar pelantikan pimpinan KPK juga ditunda.
"Secepatnya. Sambil jalan (
fit and proper test) kita panggil Menkum HAM. Termasuk menanyakan soal kebijakan moratorium remisi. Kita nggak tahu darimana mereka bisa membuat kebijakan itu," jelasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: