Nazaruddin Sering Minta Air Hangat untuk Mandi

Sumber Rakyat Merdeka di Ru­tan Cipinang menyebutkan, se­lama sepekan ini, Nazaruddin belum diperkenankan keluar sel Blok Isolasi. Setiap dua jam se­kali, kata dia, ada petugas yang mengecek kondisi tahanan di blok tersebut. Pemeriksaan rutin itu untuk memastikan, apakah tahanan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

Menurut sumber itu, Naza­rud­din lebih banyak berdiam diri di da­lam selnya. Tumpukan kertas berisi materi kasus yang meli­lit­nya, lanjut dia, seringkali menjadi fokus perhatian bekas anggota Komisi III DPR itu. “Kalau di­te­gur atau disapa, barulah dia men­jawab,” katanya.

Sejauh ini, kata sumber ters­e­but, Nazaruddin terlihat tidak mem­­punyai masalah dengan kon­disi sel dan jatah makan. Hal itu tam­pak dari tak adanya per­min­ta­an neko-neko bekas poli­tisi De­mok­rat itu. “Dia hany­a se­ring min­ta disiapkan air hangat untuk keper­luan minum dan man­di,” ceritanya.

Pemindahan tersangka yang ter­tangkap di Cartagena, Kolom­bia ini dilaksanakan pada Kamis (10/11), setelah pen­a­n­da­ta­nga­nan berkas acara pemerik­sa­an­nya (BAP). Pemindahan lokasi pena­hanan dari Rutan Mako Bri­mob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat ke Rutan Cipinang, Jakarta Ti­mur, diputuskan KPK untuk me­mudahkan proses persida­ngan.

“Tidak ada alasan khusus, pe­mindahan ini semata untuk me­mudahkan proses persidangan,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Hal senada disampaikan Elza Syarif, salah seorang kuasa hu­kum Nazaruddin. Menurut dia, pemindahan kliennya ke Rutan Cipinang bukan dilatari persoal­an tertentu di Rumah Tahanan Mako Brimob.

Menurut anggota tim kuasa hu­kum Nazar, Afrian Bondjol, per­soa­lan terbatasnya akses kliennya selama menghuni Blok B Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, De­pok, Jawa Barat, sudah lewat. Mak­sudnya, pengawasan yang terlalu ketat, seperti tak diper­bo­leh­kannya Nazar ke luar sel me­ngikuti kegiatan olahraga, bahkan berkonsultasi dengan tim pe­nga­caranya belakangan mulai ken­dur. Sikap kooperatif Nazar, lan­jut Afrian, akhirnya diterima pe­tu­gas Rutan Mako Brimob.

Dia berharap, kliennya yang kini menghuni sel isolasi Rumah Tahanan Cipinang juga menda­pat hak-haknya secara utuh.

“Yang ditahan itu hanya ba­dannya. Hak-haknya sebagai tahanan tetap harus diberikan,” ujar anak buah OC Kaligis ini.

Mengenai kondisi kliennya di Rutan Cipinang, Afrian menyata­kan, Nazaruddin dalam kondisi pri­ma alias sehat. Sebelum diek­sekusi ke Rutan Cipinang, kata dia, kliennya sudah menyiapkan se­gala sesuatunya, sehingga be­gitu proses pemindahan dilak­sa­na­kan, ia mampu beradaptasi de­ngan lingkungan Rutan Cipinang.

Kebetulan, Nazar menghuni sel yang bertetangga dengan ta­hanan KPK lainnya. Hal itu tentu mem­buat kliennya merasa sena­sib de­ngan para tahanan lain.

Nazar yang menghuni sel iso­lasi berukuran 4x4 meter persegi, menurut Afrian, sudah ber­ak­ti­vi­tas seperti biasa. Bahkan, kata­nya, Nazar sangat aktif ber­kon­sul­tasi dengan tim pengacara un­tuk me­nyusun memori pem­belaan (ple­doi). “Ini, saya baru akan mene­muinya,” kata Afrian saat dihu­bungi pada Senin (14/11).

Dia menambahkan, setelah gu­gatan praperadilannya ditolak ma­jelis hakim Pengadilan Negeri Ja­karta Selatan, Nazaruddin pas­rah saja. Namun, katanya, klien­nya te­tap optimistis menyiap­kan materi pembelaan dalam per­sidangan dua pekan mendatang. “Dia sudah ti­dak memikirkan gu­gatan prapera­dilan lagi. Kami se­karang fokus meng­hadapi si­dang,” ujarnya.

Majelis hakim yang diketuai Dim­yati menilai, PN Jaksel tidak ber­­wenang mengadili sidang gu­gatan yang diajukan Nazaruddin itu. Majelis juga memutuskan me­ngabulkan keberatan KPK.

“Ek­sep­si KPK tepat, Penga­dilan Ne­ge­ri Jakarta Selatan tidak ber­hak meng­gelar perkara ini,” kata Dim­yati dalam sidang pada Senin(14/11).

Mengenai penyitaan barang-ba­­rang milik Nazar, majelis me­nilai, itu merupakan kewenangan KPK se­bagai penyidik, sesuai Undang Un­dang Nomor 30 tahun 2002, juga sesuai Kitab Undang Undang Hu­kum Acara Pidana (KUHAP) Pa­sal 42 ayat (1) ten­tang tata cara penyitaan. “Kami hormati putusan ha­kim,” kata Afrian.

Dipindah Seusai Tanda Tangan

Reka ulang

Kehadiran tersangka Mu­ham­mad Nazaruddin di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Ku­ni­ngan, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/11), ditujukan untuk me­nandatangani berita acara pelim­pahan berkas perkara ke tahap penuntutan. Sebab, penyi­dikan sudah selesai.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun su­rat dakwaan dan menye­rah­kan­nya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Seusai menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) terse­but, Elza Syarief, kuasa hukum Nazaruddin menyatakan keke­ce­wa­annya terhadap proses penyi­di­kan kliennya.

Menurut dia, penyidik KPK ter­indikasi mem­ba­tasi Nazarud­din untuk me­ngung­kap seluas-luasnya sejum­lah kasus yang dituduhkan ke­pa­da­nya. “Klien saya belum leng­kap mengung­kap­kan fakta untuk dijadikan fakta hukum dalam berkas perka­ranya,” kata Elza.

Sejauh ini, menurut Elza, ber­kas perkara hanya menyoal ke mana saja selama kliennya buron di Singapura. Selebihnya, subs­tan­si pemeriksaan menyangkut perjalanan Nazar menggunakan paspor siapa, pembicaraan lewat telepon disampaikan dan diper­de­ngarkan kepada siapa saja.

“Na­za­ruddin belum selesai mem­beri­kan keterangan. Penda­pat saya bisa benar bisa salah, tetapi saya mempunyai perasaan bahwa Na­zaruddin dibungkam,” kata Elza saat hendak mening­gal­kan Ge­dung KPK.

Meski begitu, Elza mengaku tidak bisa berbuat lebih jauh. Sebab, penetapan suatu berkas perkara sudah lengkap dan siap ditingkatkan ke tahap penuntut­an merupakan kewenangan pe­nyi­dik. Menurutnya, si­dang per­dana Nazaruddin diper­kirakan akan digelar awal De­sember atau akhir November 2011.

Meski be­gitu, Elza mengaku be­lum me­nge­ta­hui pasal yang akan didak­wa­kan kepada klien­nya. “Sampai saat ini saya belum tahu Na­za­rud­din didakwa pasal apa saja,” ujarnya.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, JPU KPK akan mendakwa N­a­za­ruddin melanggar Pasal 5 dan Pa­sal 11 Undang-Undang Pem­be­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi (Ti­pikor). “Saya kira pasalnya sama dengan kasus suap Ses­men­pora,” ujarnya.

Seusai penandatanganan ber­kas perkara itu, penyidik KPK me­­mindahkan tempat penahanan Nazaruddin dari Rutan Mako Bri­mob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat ke Rutan Cipinang, Jakarta Ti­mur. Pemindahan dilakukan ber­­dasarkan surat keputusan tang­gal 10 November 2011.

Ingatkan JPU Agar Cermat

Azis Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin mengi­ngat­kan agar sidang kasus suap pem­ba­ngunan Wisma Atlet SEA Ga­mes yang melilit Mu­ham­­mad Na­zaruddin, tidak di­tunda-tun­da.

“Dengan cepat di­gelarnya si­­dang Nazaruddin, maka fakta dan siapa saja yang terlibat ka­sus tersebut akan jelas,” kata Aziz di Jakarta, kemarin.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK, lanjut Azis, tentu punya kewenangan menen­tu­kan dak­waan dan tuntutan ter­hadap bekas Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

“Jadi, teka-teki siapa yang terseret ka­sus ini nantinya juga ditentukan jaksa penuntut,” ujar politisi asal Lampung ini.

Kendati begitu, politisi Partai Golkar ini mengingatkan bah­wa JPU KPK menyusun berkas dakwaan juga didasari berkas perkara. JPU, ingatnya, mesti cermat memilah-milah subs­tan­si fakta hasil kerja rekan mere­ka, yakni penyidik KPK.

“Jika jaksa cermat membaca hasil penyidikan yang meng­in­dikasikan keterlibatan pihak lain, mereka pasti akan mema­suk­kan unsur itu dalam materi dakwaan. Tapi jika sebaliknya, maka kredibilitas jaksa akan menjadi bahan pertanyaan ma­syarakat,” katanya.

Azis pun meminta JPU KPK tidak ragu untuk menyeret siapa pun yang diduga terlibat kasus tersebut. “Artinya, jangan sam­pai pe­na­nganan kasus yang menyedot per­hatian masyarakat luas ini menjadi bias atau tidak jelas arahnya,” tegas dia.

Menurut kuasa hukum Na­za­ruddin, Elza Syarief, sidang per­dana kliennya diperkirakan akan digelar pada akhir No­vem­ber atau awal Desember 2011.

Kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Pra­bowo, JPU KPK akan men­dak­wa Nazaruddin melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Saya kira pa­salnya sama de­ngan kasus suap Sesmenpora,” ujar Johan.

Seusai penandatanganan ber­kas perkara itu, penyidik KPK memindahkan tempat pena­ha­nan Nazaruddin dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, De­pok, Jawa Barat ke Rutan Ci­pi­nang, Jakarta Timur. Pemin­da­han dilakukan berdasarkan su­rat keputusan tanggal 10 No­vember 2011. [Harian Rakyat Merdeka]