Terima Dana PT Freeport, Presiden Harus Cegah Kebiasaan Buruk Kepolisian

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Senin, 31 Oktober 2011, 11:47 WIB

Terima Dana PT Freeport, Presiden Harus Cegah Kebiasaan Buruk Kepolisian

sby/ist

RMOL. Presiden SBY harus segera turun tangan setelah mendengar informasi bahwa aparat polisi menerima dana dari PT Freeport hanya karena menjaga areal pertambangan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Karena boleh jadi instansi lain juga akan melakukan hal yang sama bila tidak segera dicegah.

"Karena kalau Presiden tidak turun tangan, dibiarkan ini berlarut-larut, ini bisa menimbulkan kecemburuan antar aparatur. Misalnya polisi dengan TNI, dengan (pegawai) Imigrasi dan Bea Cukai," ungkap pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 31/10).

Tak hanya itu, bila memang Presiden tidak segera turun tangan mencegah kebiasaan buruk Kepolisian tersebut, nanti semua instansi pemerintah merasa berhak menerima dana dari perusahaan yang kebetulan sedang memerlukan jasa instansi yang bersangkutan.

"Nah begitu ada hubungan dengan perusahaan, dia minta uang makan. Presiden harus mencegah ini, Presiden harus stop ini. Jangan sampai ada terima-terima lagi. Presiden juga harus berjuang. Kalau memang itu (dana) belum cukup, tingkatkan anggaran masing-masing (instansi) sesuai dengan beban tugas yang diemban," tegas mantan perwira polisi ini. [zul]