Hal itu diungkapkan pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi PT Freeport yang memberikan sejumlah dana kepada Kepolisian yang menjaga areal pertambangan milik perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
"Tidak wajar itu (pernyataan Kapolri). Polisi sudah dibayar, dikasih gaji. Punya uang operasi. Dana operasi mau dikorupsi? Nggak boleh dong. Dana operasi dipakai untuk bekerja apakah dia ditugaskan dimana, naik angkot atau naik truk, dibayar itu. Negara sudah memberikan alokasi. Jadi alasan itu tidak benar," ungkapnya.
Apalagi dia mengatakan, saat ini anggaran Kepolisian cukup besar dibandingkan pada tahun 2000, sewaktu dirinya masih aktif di Kepolisian. Pada saat itu, jelasnya, anggaran Kepolisian paling tinggi mencapai Rp 11 triliun.
"Sekarang dalam tempo 11 tahun ini sudah meningkat kurang lebih sampai Rp 30 triliun. Masak tidak cukup. Memang harus diprioritaskan hal-hal yang penting. Sehingga operasi kepolisian itu terdanai secara benar. Jangan bilang kurang, kurang, kurang terus. Ini karena tidak bisa memikirkan secara rasional," tegasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: