"Yang paling penting pemerintah menjelaskan akar persoalannya, jangan bentuk-bentuk lembaga," kata Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini, menanggapi pembentukan Lembaga Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, yang terus bergejolak belakangan ini.
Syahganda menekankankan hal tersebut karena kuatir pembentukan lembaga itu tumpang tindih dengan program kerja gubernur dan pemerintah pusat lewat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dimana Papua dalam master plan tersebut masuk dalam koridor 6. "Master Plan itu kan sebenarnya sebuah perencanaan yang lebih terinci. Jadi apa lagi yang dimaukan dengan UP4B ini," ungkapnya lagi.
Bila memang disebutkan bahwa persoalan ini muncul kemudian setelah MP3I diluncurkan menjadi alasan pembentukan UP4B, Syahganda tampaknya tak bisa menerima. Karena jauh-jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2001, pemerintah juga telah memperlakukan Papua secara khusus dengan Otonomi Khusus. Dan itu pun tidak berhasil.
"Kalau misalnya pemerintah sudah mengucurkan Rp 30 triliun untuk dana Otsus dan dana lainnya di Papua dan Papua Barat, kenapa kemiskinan masih berkisar 37 persen. Kenapa listrik di sana masih di bawah 200 megawatt. Itu kan pertanyaan kita," ungkapnya.
Karena dengan dana yang begitu besar, tapi tidak menunjukkan hasil nyata, Syahganda geram. Menurutnya, lebih bagus dana Otsus tersebut dibagikan secara langsung kepada masyarakat Papua secara
cash."Apa tidak lebih bagus dana itu dibagi saja dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), kalau misalkan pemerintah tidak jelas. Beda kalau jelas, program-program itu membumi sehingga pengentasan kemiskinan itu terasa. Misalnya tahun 2011 bagaimana membuat kemiskinan menjadi di bawah 30 persen," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: