AMBANG BATAS PARLEMEN

Kinerja Tak Efektif, Masalah Ada di Kabinet SBY bukan di Parlemen!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jumat, 28 Oktober 2011, 11:52 WIB

Kinerja Tak Efektif, Masalah Ada di Kabinet SBY bukan di Parlemen<i>!</i>

sby

RMOL. Alasan meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 4 persen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia tidak bisa diterima. Karena 9 partai yang ada saat ini sudah cukup sederhana bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa.

"Sembilan partai menurut saya sudah cukup sederhana. Kalau kita lihat di Inggris saja penduduk yang (sedikit) begitu ada lima partai. Indonesia ini kan luas, 240 juta penduduknya. Sembilan partai itu wajar," jelas Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon saat dihubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Jumat, 28/10).

Karena itu dia tidak sepakat dengan peningkatan ambang batas tersebut. Menurutnya, ambang batas itu cukup 2,5 persen seperti pada Pemilu lalu atau kalaupun dinaikkan menjadi 3 persen.

"Saya kira 3 persen itu sudah wajarlah. Dengan 3 persen ada sekitar 9 partai kan. Nah kenapa harus ditingkatkan? Kenapa tidak dijadikan 20 persen saja sekalian," sindir politikus muda ini.

Alasan Partai Demokrat bahwa peningkatan ambang batas untuk mengefektifkan pelaksanaan program-progam pemerintah tidak relevan. Karena masalah pemerintah tidak jalan bukan ada di DPR, melainkan di kabinet itu sendiri.

"Pemerintahan ini tidak efektif, karena Presiden sendiri mengatakan menteri-menterinya tidak menjalankan instruksi. Dan pertanyaan berikutnya, apakah DPR menjegal pemerintah? Kan tidak. Jadi tidak ada hubungan," tandasnya. [zul]