Kalau pun kontrak itu ada, kader Demokrat sendiri tampaknya tidak tahu. Makanya dalam setiap isu
reshuffle muncul, elit partai berlambang bintang mercy itu meminta agar menteri PKS dicopot dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
"Dan kita sudah bisa menebak ujungnya. Ujungnya yang selama ini terjadi antara sikap SBY dengan elit Demokrat itu berbeda," kata pengamat politik Abdurrahim Ghazali kepada
Rakyat Merdeka Online siang ini.
Dia mengingatkan, hal yang sama juga terjadi pada saat isu
reshuffle mencuat pasca Pansus Pajak yang gagal dibentuk di DPR. Saat itu, elit Demokrat termasuk Anas Urbaningrum, ramai-ramai mendesak SBY mencopot menteri asal PKS.
"Itu kan keras sekali antara Demokrat dan elit PKS. Tapi pada akhirnya SBY tidak melakukan apa-apa. Makanya sekarang kalau SBY mengikuti elit Demokrat itu, itu akan menjadi surprise luar biasa buat publik," ungkapnya.
Bagi Rohim, bukan hal yang baru bila SBY tidak menganggap Anas Urbaningrum. Bahkan, sampai saat ini Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat itu, tidak pernah mengajak elit Demokrat untuk bicara soal reshuffle. Selain menilai bahwa Demokrat masih terpecah terutama pasca kasus Nazaruddin, SBY juga sudah menegaskan bahwa Demokrat diwakili dirinya sendiri.
"Karena pada saat Rakornas di Sentul SBY dengan tegas mengatakan Demokrat ini dibawah kendali saya," ungkap peneliti The Indonesia Institute ini.
Artinya SBY tidak menganggap Anas?
"Itu nggak usah diucapkan. Kan dari awal juga begitu," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: