Karena itulah, harapan masyarakat begitu besar kepada BNP2TKI, yang dipimpin Jumhur Hidayat.
Tapi faktanya, kata Wakil Ketua Lajnah Taklif wan Lasser PB NU, Adnan Anwar di Jakarta, hari ini, harapan pupus sudah. Sebab BN2TKI tidak mampu melaksanakan amanat yang diembannya sesuai semangat pendiriannya, yaitu melindungi TKI yang bekerja di luar negeri.
Pihaknya pun geram dengan sepak terjang Jumhur Hidayat yang terkesan sebagai ‘pemadam kebakaran' karena baru muncul ketika ada kasus dan itupun sifatnya hanya sesaat.
"Sudah selayaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi kepada Kepala BNP2TKI supaya komitmen pemerintah terhadap perlindungan TKI menjadi maksimal," tegasnya.
Dia juga membeberkan, sejauh ini, kualitas sumber daya manusia calon TKI, hampir 60 hingga 70 persen hanya berpendidikan sekolah dasar (SD). Selain itu, lemahnya kontrol BNP2TKI terhadap medical chek up bagi calon TKI, sehingga baru satu hingga dua bulan ribuan TKI sudah dipulangkan karena sakit dan tidak bisa bekerja.
"Serta lemahnya pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja tempat pembekalan calon TKI, hal itu bisa dilihat dengan tidfak terampilnya TKI yang bekerja di luar negeri," beber dia.
Ke depannya, menurutnya, BNP2TKI harus dikembalikan kepada fungsi semula sebagai lembaga
public yang berperan memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri bukan sebagai lembaga yang kenal nuansa politiknya. Ke depan juga, BNP2TKI harus bersinergi bekerjasama lintas sektor misalnya Kementerian Pendidikan Nasional dalam pelatihan dan pendidikan.
"Jika semua aturan diterapkan dengan baik, maka kita dapat mengirim TKI yang lebih baik mutu dan kualitasnya," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: