Kekesalan terhadap pembatasan pers ini tidak hanya muncul dari kalangan jurnalis, namun juga datang dari seorang pemimpin departemen sensor pers Myanmar Tint Swe. Tint Swe mengatakan bahwa sensor media tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga hal ini harus dihapuskan.
"Sensor pers tidak dipraktekkan lagi oleh negara-negara tetangga kita, juga di kebanyakan negara lain, karena tidak selaras dengan praktek demokrasi. Oleh karenanya sensor harus dihapuskan dalam waktu dekat," ujar Tint Swe dalam wawancaranya dengan radio Free Asia sebagaimana dikutip
AFP (Sabtu, 8/10).
Bahkan tak tanggung-tanggung, Tint Swe juga mengusulkan agar lembaga sensor pers yang dipimpinnya untuk dihapuskan. Pun demikian, Tint Swe tetap mengimbau agar kebebasan pers harus bertanggung jawab.
Kebijakan terhadap pers ini merupakan langkah reformasi yang ditempuh oleh negeri yang diperintah oleh Junta Militer. Sebelumnya pemerintah Myanmar telah mencabut aturan yang mengharuskan pers melaporkan isi beritanya sebelum dicetak.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: