Bila wacana itu terus berkembang tanpa ada kepastian, meski memang SBY sudah mematok sebelum 20 Oktober, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja kementerian. Karena tidak tertutup kemungkinan para menteri akan kasak-kusuk dan bermanuver untuk mengetahui apakah dirinya akan dicopot atau tidak.
Makanya, Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menilai Presiden SBY sebaiknya mengikuti gaya mantan Presiden Soeharto dalam merombak kabinet. Soeharto tidak banyak umbar di media kalau mau mencopot dan mengangkat pembantunya.
"Perlu mengikuti apa yang dilakukan Pak Harto, tidak banyak umbar. Tidak perlu malu belajar dari Pak Harto," katanya kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini.
Dalam merombak KIB II, anggota Komisi V DPR ini meminta SBY untuk menempatkan orang berdasarkan kemampuan dan kapabilitas, meski hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Saya kira saatnya yang paling tepat para pembantunya (dipilih) berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan
deal-deal partai politik. Itu yang paling utama. Karena kita tahu, yang dibutuhkan adalah orang yang ahli, tepat di bidangnya. Bila misalnya, kalau orang yang kebetulan punya kompetensi itu dari partai politik, itu urusan kedua," imbuhnya.
Namun, dia mengingatkan, bukan berarti hanya menteri dari partai politik yang layak untuk dievaluasi. Para menteri yang bukan dari partai, tapi kinerja tidak baik, juga layak untuk dicopot. Misalnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
"Paling tidak kita menilai bahwa Kementerian Perdagangan lebih (selalu) melakukan impor. Padahal banyak juga hasil bumi dari dalam negeri yang perlu diutamakan. Jangan sampai kita selalu beroerantasi impor. Karena itu akan membuat produk kita kalah dan mempengaruhi lapangan kerja," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: