4 Tersangka Kasus KTP tidak Kunjung Ditahan

RMOL.Kejaksaan Agung tak kunjung menahan empat tersangka dugaan korupsi proyek percontohan KTP elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi Kependudukan. Padahal, surat perintah penyidikan bagi para tersangka itu tertanggal 1 Juni 2010. Artinya, mereka sudah setahun lebih menjadi tersangka.

Jaksa Agung Muda Bidang Pi­dana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengaku, empat ter­sangka itu belum ditahan karena bersikap kooperatif. “Penahanan belum mendesak,” katanya.

Para tersangka, menurut Andhi, se­lama ini aktif menjalani peme­rik­saan dan dianggap bisa beker­ja­sama dalam pengusutan kasus ini. “Kami masih terus me­nin­dak­lan­juti. Saat ini, Kejagung masih men­dalami kerugian negara da­lam pro­yek pengadaan tersebut,” ucapnya.

Dugaan penyelewengan yang ditangani Kejagung, kata dia, fokus pada proyek percontohan di lima daerah seperti Cirebon, Pa­dang, Bali, Makassar dan Yogya­karta. “Yang kami tangani adalah proyek percontohannya,” kata Jampidsus.

Namun, dia menggarisbawahi, kemungkinan ditemukan fakta baru yang melibatkan tersangka baru, bisa saja terjadi. “Ter­gan­tung pada temuan dalam penyi­di­kan kami,” katanya.

Menurut Andhi, pihaknya ma­sih serius menangani dugaan p­e­nye­lewengan dalam  proyek per­con­tohan pengadaan perangkat keras dan lunak, sistem dan blang­ko KTP dengan chip dalam ran­gka penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional ta­hun 2009.

Pada tahun anggaran 2009, Ditjen Adminduk me­lak­sa­na­kan pekerjaan pengadaan pe­rang­kat keras, perangkat lunak, system dan blangko KTP yang di­leng­kapi dengan chip untuk pene­ra­pan awal KTP berbasis NIK se­cara nasional (Paket P.11) dengan pagu anggaran Rp 15,429 miliar.

Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang, lanjutnya, ditentukan kon­sorsium PT Karsa Wisesa Utama dan PT Inzaya Raya sebagai pe­menang lelang pengadaan KTP. Bahwa sesuai Kontrak Nomor 027/667/PD tanggal 16 Novem­ber 2009, nilai kontrak pe­ng­a­da­an KTP Rp 9,241 miliar. Namun, da­lam pelaksanaannya terjadi per­bedaan antara barang yang ter­cantum dalam dokumen pena­wa­ran dengan barang yang ada da­lam aplikasi sistem terintegrasi.

Sistem terintegrasi semestinya berfungsi mengintegrasikan data­base kependudukan, berupa bio­data dan foto, ke dalam sistem da­tabase mesin personalisasi. Tapi, aplikasi sistem tersebut tidak da­pat digunakan untuk memasuk­kan biodata, sidik jari dan foto baru. “Dugaan korupsinya tengah kami dalami,” kata Andhi.

Menurut Kapuspenkum Keja­gung Noor Rochmad, kasus du­gaan korupsi proyek KTP Ke­mendagri juga dikoordinasikan dengan KPK. Bergulirnya per­kara dugaan korupsi pada proyek KTP elektronik di kepolisian dan KPK menjadi masukan bagi tim penyidik Jampidsus dalam me­nyelesaikan kasus tersebut.

“Yang jelas, koordinasi de­ngan KPK dan kepolisian terus di­la­kukan. Karena prinsipnya, per­ka­ra ini terus berkembang,” ucapnya.

Dia pun menyangkal bahwa tidak ditahannya para tersangka merupakan bentuk perlakuan is­timewa. “Semua perkara men­da­pat perlakuan yang sama. Ti­dak ada yang dapat perlakuan khu­sus,”  tegasnya.

Menurut Noor, keempat ter­sang­ka telah menjamin tidak akan melarikan diri atau meng­hi­lang­kan barang bukti. Lagipula, tutur­nya, hak untuk menahanan atau tidak menahan tersangka sepe­­nuh­nya menjadi kewena­ngan pe­nyidik kasus tersebut. Katanya, ke­putusan menahan tersangka atau tidak, dilakukan penyidik dengan pertimbangan yang matang.

Sebagaimana diketahui,  Di­rektur Pendaftaran Penduduk Ke­mendagri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irman, Ketua Panitia Pengadaan Barang Paket P11 Dwi Setyantono, Direktur PT Karsa Wira Utama Suhardjijo, dan Direktur Utama PT Inzaya Raya Indra Wijaya dijadikan tersangka oleh Kejagung sejak September 2010.

Sementara itu, menurut Kepala Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, KPK telah memberikan enam rekomendasi terkait proyek e-KTP. Pertama, penyempurnaan grand design. Kedua, menyem­pu­rnakan aplikasi SIAK dan men­dorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia. Cara­nya, melakukan percepatan mig­rasi non SIAK ke SIAK. Ketiga, memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data on line atau semi on line antara ka­bu­paten/kota dengan MDC di pu­sat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien.

Keempat, melakukan pember­si­han data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk meng­ha­sil­kan NIK tunggal. Kelima, melaksanakan e-KTP setelah basis database kependudukan ber­sih/NIK tunggal, tetapi seka­rang belum tunggal sudah me­lak­sanakan e-KTP.

Keenam, pe­nga­daan e-KTP harus dilakukan secara elektronik dan hendaknya dikawal ketat. “Itu rekomendasi KPK ke Ke­men­dagri. Sejauhmana rekomen­dasi itu dilakukan, tentu akan di­tanyakan dalam pertemuan de­ngan Mendagri,” ujarnya.

Menurutnya, dari situ, ke­mung­kinan adanya pelanggaran atau dugaan korupsi bisa terlihat. “Kita tunggu saja agenda dan hasil klarifikasinya.”

Reka Ulang

Surat Perintah Penyidikan 1 Juni 2010

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi me­ngaku, pihaknya mematuhi se­mua prosedur hukum. Artinya, jika terdapat sinyalemen pe­lang­garan hukum yang dilakukan anak buahnya, Mendagri siap mengambil tindakan tegas.

“Kami tidak melihat besar kecil kerugian. Kalau salah, ya harus ditindak,” tegas bekas Gubernur Su­matera Barat ini beberapa wak­tu lalu kepada Rakyat Merdeka.

Meski demikian, Gamawan me­nyatakan, dalam perkara du­ga­an korupsi proyek e-KTP atau KTP berbasis Nomor Induk Ke­pendudukan (NIK) ini, jajarannya sudah mendapat laporan dari Ba­dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan BPKP menerangkan, tidak ada te­muan penyelewengan.

“Kami su­dah kirim laporan audit itu ke ke­jaksaan. Kami juga telah meminta KPK melakukan pengawasan tiap tahapan proyek KTP berbasis NIK ini,” katanya.

Sebagai latar, kasus pe­nye­le­we­ngan proyek ini diawali ter­bit­nya surat Jaksa Agung Muda Bi­dang Pidana Khusus (Jampidsus) tanggal 7 Juli 2010. Surat  ber­no­mor SPS-1593/F.2/Fd.1/07/2010 itu berisi pemanggilan saksi atas na­ma Dirjen Adminduk Kemendagri.

Dalam surat panggilan yang di­tandatangani Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Ar­minsyah ketika itu, diterangkan, Dir­jen Adminduk dipanggil se­ba­gai saksi perkara korupsi pe­nga­da­an perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan blangko KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2009 atas rujukan empat surat perintah penyidikan yang diterbitkan Direktur Penyidikan Jampidsus sebelumnya.

Empat surat perintah penyidi­kan sebelumnya masing-masing bernomor Print-69/F.2/Fd.1/06/2010 atas nama tersangka Ir, nomor Print-70/F.2/Fd.1/06/2010 atas nama tersangka DS, surat nomor Print-71/F.2/Fd.1/06/2010 atas nama tersangka Su dan surat nomor Print-72/F.2/Fd.1/06/2010 atas nama tersangka IW.

Keempat surat perintah penyi­dikan itu di­ter­bit­kan berbarengan pada 21 Juni 2010 serta ditem­bus­kan pada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khu­sus (JAM Pidsus).

Lebih jauh menanggapi lapo­ran konsorsium Lintas Peruri So­lusi terhadap Ketua Panitia Le­lang e-KTP, Drajat Wisnu dan Ke­tua Pejabat Pembuat Komit­men (PPK), Sugiarto ke Polda Metro Jaya soal dugaan penipuan dan penggelapan dalam lelang pro­yek KTP ini, Juru Bicara Ke­mendagri Reydonnyzar Moenek mengaku siap meladeni para pe­lapor jika tetap membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

“Kita imbau pihak yang kalah ti­dah usah membawa rumor-ru­mor tidak benar. Saya tahu ba­nyak yang ingin menggagalkan pro­yek ini,” tegasnya, Rabu (14/9).

Menurut Moenek, laporan tersebut jelas hanya untuk men­cari-cari kesalahan. Pasalnya, se­mua pelaksanaan tender sudah berjalan sesuai prosedur. “Hasil audit Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) dan Badan Pe­nga­wa­san Keuangan dan Pem­ba­ngunan (BPKP) tidak me­ne­mu­kan adanya penyimpangan,” Sergahnya.

Bukan Sekadar Persoalan Hukum

M Taslim, Anggota Komisi III DPR

Polemik seputar penuntasan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP perlu diwaspadai. Selain bisa merugikan keuangan ne­gara dalam jumlah besar, jika ga­gal, proyek e-KTP juga me­micu kesalahan penghitungan angka penduduk. Penghitungan jumlah penduduk yang tidak tepat dapat menimbulkan ber­bagai masalah.

“Selain menyisakan polemik seputar dugaan tindak pidana ko­rupsi, proyek e-KTP yang sa­lah sasaran bisa berdampak be­sar terhadap masa depan bang­sa,” ujar anggota Komisi III DPR M Taslim.

Menurut dia, proyek e-KTP saat ini menjadi sorotan lem­ba­ga penegak hukum. Tidak tang­gung-tanggung, tiga lembaga hu­kum, yakni kepolisian, ke­jaksaan dan KPK ambil bagian dalam menelisik dugaan ko­rup­si dalam proyek ini.

Turun tangannya tiga lem­ba­ga penegak hukum dalam me­ng­identifikasi dugaan korupsi pada proyek itu, menurut dia, jelas mengundang keprihatinan kalangan politisi. “Ada ke­mung­kinan ketidakwajaran dalam proyek tersebut yang harus dituntaskan secepatnya oleh penegak hukum,” tandas politisi asal Sumbar tersebut.

Kader PAN ini juga menilai, lepas dari persoalan hukum yang melingkupi proyek e-KTP, carut-marutnya tender proyek ini mau tidak mau mem­pe­nga­ru­hi masalah penghitungan jum­lah penduduk di masa men­da­tang. “Berkaitan dengan jum­lah penduduk, maka persoalan di sini menjadi kompleks,” ucapnya.

Kompleksitas persoalan, me­nu­rutnya, terkait dengan ma­sa­lah stabilitas keamanan, politik dan ekonomi nasional. Soalnya, kata dia, penghitungan pen­du­duk yang tepat akan memu­dah­kan pemerintah menyusun ren­cana pembangunan nasional, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

“Program e-KTP ini pada prin­sipnya mem­punyai tujuan baik. Namun kenapa dalam per­wujudannya justru menuai ma­salah? Inilah yang harus segera dituntaskan,” tandasnya.

Taslim tidak memungkiri ada­nya kelompok yang be­ru­sa­ha menangguk keuntungan dari proyek ini. Untuk itu, ia me­ngi­ngatkan, kelompok-kelompok yang terbukti menyelewengkan proyek nasional tersebut harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Pengusaha & Birokrat Punya Peran Vital

Andi W Syahputra, Koordinator LSM GOWA

Polri, Kejaksaan Agung dan KPK diminta bersinergi untuk me­nuntaskan perkara dugaan ko­rupsi proyek Kartu Tanda Pen­duduk elektronik (e-KTP).

Pe­netapan status tersangka ter­hadap empat orang yang telah dilakukan Kejagung bisa jadi pin­tu masuk mengusut du­gaan ko­rupsi pada proyek Ke­mente­rian Dalam Negeri (Ke­men­dagri) tersebut.

Menurut Koordinator LSM Government Watch Andi W Syah­putra, perkara dugaan ko­rupsi proyek e-KTP sangat pe­lik. Soalnya, persoalan ini me­nyangkut berbagai kelompok. “Perkara dugaan korupsi ini melibatkan kelompok pengu­sa­ha dan birokrat,” katanya.

Hubungan saling mengun­tung­kan antara birokrat dengan pe­ngusaha, lanjut Andi, m­e­mi­li­ki peran signifikan dalam pe­lak­sanaan proyek ini. Dia pun me­ngi­ngatkan agar Ke­men­dagri me­ngambil peranan aktif untuk me­nuntaskan berbagai tuduhan yang di­alamatkan ke lembaga di ba­wah komando Ga­mawan Fauzi ini.

“Kementrian hendaknya terbuka dalam menyelesaikan persoalan ini. Informasi mau­pun data seputar dugaan ko­rup­si harus disampaikan secara tran­sparan pada lembaga pe­ne­gak hukum secara cepat,” katanya.

Selain menyoroti Kemen­dagri, dia meminta agar Keja­gung mengambil tindakan tegas dalam menindaklanjuti pene­ta­pan status empat tersangka ka­sus ini. Persoalannya menurut dia, penetapan status tersangka su­dah dilakukan setahun, na­mun belum diikuti penahanan.

Andi pun meminta institusi yang menerima laporan dugaan pe­nyimpangan proyek ini, se­perti kepolisian, aktif me­ngu­sut­nya. Selanjutnya, dia me­nga­pre­sia­si langkah KPK yang telah me­nelurkan sederet reko­men­dasi bagi Kemendagri un­tuk me­nyelesaikan persoalan ini. “Inti­nya, harus ada koor­di­nasi antar lem­baga penegak hu­kum yang ada, karena persoalan ini perso­a­lan besar. Jika di­biar­kan berlarut-la­rut bisa jadi bom waktu,” ingatnya.

Dia menyarankan, lembaga-lembaga yang saat ini me­na­nga­ni kasus dugaan korupsi proyek e-KTP saling memberikan in­formasi atau masukan dalam me­nuntaskan masalah ini.

“Ti­dak jalan sendiri-sendiri. Atau jika dianggap perlu, KPK bisa mensupervisi dan me­ngam­bil alih kasus yang di­ta­ngani Keja­gung maupun Polri agar pe­na­nga­nannya tidak me­ngambang.” [rm]