Berbagai kasus dugaan koÂrupsi yang terÂjadi di sejumlah keÂmenterian mestinya menjadi perÂtimbangan Presiden SBY untuk mengÂevaÂluasi para menterinya.
“Secara umum saya percaya koÂrupsi sudah menerpa sebagian besar keÂmenterian. Tapi yang baru terÂungkap kan baru satu atau dua. Saya kira dengan terbongÂkarÂnya kasus suap di Kemenakertrans, itu moÂmentum Presiden untuk mengganti menÂteri yang diduga terlibat,†ujar pengamat politik TjipÂta Lesmana seperti dikutip Rakyat Merdeka, edisi hari ini (Minggu, 4/9).
Seharusnya, kata Tjipta lagi, Presiden SBY bisa bersikap tegas.
Di sejumlah negara, Tjipta Lesmana memberikan perbandingan, pejabat yang tersangkut kasus korupsi hanya memiliki dua solusi: yang berÂsangkutan meÂrasa malu lalu meÂngÂunÂÂdurkan diri atau diÂberhentikan oleh Presiden atau PerÂdana MenÂteri.
“Persoalannya, di Indonesia ini hamÂpir 99 persen pejabatnya muka badak,†ucapnya.
Tjipta yakin para menteri yang terÂjebak kasus dugaan korupsi tidak akan bisa melakukan tugas dan tangÂÂgung jaÂwabnya secara efektif. PaÂsalÂnya, para menteri itu akan siÂbuk meÂnutup diri dan meng-counter kaÂsus yang diÂsangÂkakannya.
Tjipta memastikan, dengan memÂbiarÂkan para menterinya tidak diÂevaÂluasi dan tidak ada sanksi tegas, maka peÂmeÂrintahan akan buruk dan miÂnus prestasi di mata rakyat.
“Semua itu tentu akan berÂpeÂngaÂruh paÂda Presiden sendiri. PeÂmeÂrinÂtaÂhanÂnya akan terseok-seok dan tidak efektif dan efisien,†jelasnya. [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: