Hal itu ditanggapi Arbi Sanit, anggota Majelis Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang mengusung Sri Mulyani untuk calon Presiden 2014.
"Di pidato terakhirnya di Ritz Carlton (18/5/2010) itu dia katakan
i'll be back. Salah satunya kembali itu ya kembali untuk 2014, bukan cuma pulang kampung saja, tapi benahi negara," kata Arbi Sanit kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (3/8).
Arbi Sanit menambahkan, Partai SRI sudah mengantisipasi akan banyaknya kampanye hitam terhadap partainya dan sosok Sri Mulyani. Apalagi setelah SRI secara resmi mendaftarkan ikut Pemilu 2014 ke Kementerian Hukum dan HAM pukul 14.00 WIB nanti.
Kasus Bank Century dan isu mafia perpajakan, diakuinya, akan dipakai para lawan politik untuk menggembosi dukungan ke Sri Mulyani dan Partai SRI. Menurutnya, kedua kasus itu bukanlah perkara hukum tapi murni persoalan politik.
"Itu adalah soal politik, soal merebut kekuasaan dan menjatuhkan kekuasaan. Jadi bukan soal hukum, bukan soal moral etik. Soal merebut kekuasaan itu menang atau kalah dan dia (Sri Mulyani) dikalahkan karena tidak punya partai politik, maka dia harus mundur (ke Bank Dunia)," papar Arbi.
Berdirinya partai SRI, terang Arbi, salah satu fungsinya untuk menjadi pembela politik bagi Sri Mulyani dari serangan politik.
Apakah Anda menduga Partai Golkar yang akan menyerang habis-habisan Sri Mulyani?"Ya engga telak seperti itulah. Yang tidak senang dengan dia antara lain Golkar. sudah pasti tidak hanya dari Golkar, ancaman-ancaman untuk dia akan banyak sekali," ujarnya sambil menambahkan orang-orang itu adalah kekuatan yang tidak ingin Indonesia memiliki pemerintahan yang bersih.
Perseteruan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Partai Golkar merupakan dimensi politik kasus dana talangan BI Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Pernyataan Sri Mulyani di
Wall Street Journal yang menunjuk langsung hidung Partai Golkar dan Aburizal Bakrie sebagai pihak yang ingin menjatuhkannya dianggap sebagai sinyal menuju rontoknya pemerintahan.
Awalnya Sri Mulyani sebagai ekonom profesional tidak peduli dengan dunia politik. Tetapi belakangan, mantan pejabat IMF kawasan Asia-Pasifik itu menyadari bahwa kekuasaan di bidang ekonomi tak lepas dari politik.
[ald]
BERITA TERKAIT: