"Ini aneh, pemerintah kasih bantuan subsidi kredit, tapi kok masih dikenai pajak?" kata dia usai membuka acara pameran "Etnik Muslim Fashion Indonesia" di Gedung Smesco, Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, pada dasarnya Kemenkop setuju dengan pemungutan pajak kepada UMKM. Apalagi, data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan sektor UMKM menyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) untuk negara terbesar, yaitu 61,9 persen. Namun, kata Syarief, pemerintah seharusnya mendorong koperasi dan UMKM menjadi besar dan kuat dulu, baru dikenakan pajak.
"Jika masih kecil mereka sudah dirangsang membayar pajak, mereka rugi dari awal," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.
Diketahui, saat ini batasan pendapatan UMKM yang boleh dikenakan pajak masih digodok oleh pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kemenkop Guritno Kusumo mengatakan, banyak koperasi dan UMKM terkena pajak berlapis. Misalnya, UKM peternak sapi yang dikenai pajak saat menyetorkan susunya ke koperasi. Selanjutnya, dari koperasi kembali dikenai pajak saat menyetorkan susunya ke industry pengolahan.
"Jadinya dobel, kasihan rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, kisaran pajak yang harus dibayarkan UMKM antara 10-15 persen. Jumlah pajak ini menurutnya terlalu tinggi. Bahkan, jika bisa, UMKM dikenakan pajak nol persen. Guritno menaruh harapan besar, pajak untuk UMKM dapat ditinjau kembali cara perhitungannya supaya tak terjadi
double accounting.Hal tersebut berdampak besar terhadap harga jual dari produk UMKM. Keringanan pajak, lanjutnya, membuat harga jual tidak akan mematikan para pelaku UMKM.
Syarief mengharapkan bank sentral bisa menurunkan suku bunga acuan agar suku bunga kredit bank juga rendah sehingga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) semakin baik. "Omset koperasi dan UMKM kita masih sangat rendah," lanjutnya.
Ia mencatat, penyaluran KUR Kemenkop selama semester pertama sudah mencapai 75 persen, yaitu Rp 14,7 triliun dari total target penyaluran KUR pemerintah selama 2011 sebesar Rp20 triliun.
Syarief juga menambahkan, penyaluran KUR dari Bank Pembangunan Daerah sudah Rp 1,7 triliun dari target 2011 sebesar Rp2 triliun. Ia optimis, realisasi 2011 lebih bagus dari 2010. "Tahun lalu targetnya Rp 18 triliun, namun yang tercapai hanya Rp 17 triliun," katanya.
[zul]
BERITA TERKAIT: