"Awal Maret 2011 kami merampungkan riset tentang kesejahteraan masyarakat yang kami identifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu buruh dan petani. Hasilnya, mereka belum beranjak dari kondisi sebelumnya. Nah, di sektor mana BPS menemukan kemiskinan berkurang hingga 1 juta?" kata Ketua Badan Kominfo dan Publikasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sulthan Fatoni kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 1/7).
Menurut Sulthan, BPS juga perlu bijak dalam melansir data-data indikator risetnya agar substansi riset yang dibiayai negara benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
"Sangat mengusik nurani jika kemiskinan selalu dijadikan obyek riset, dan indikatornyapun dibuka ke ruang publik. Akan lebih bermanfaat jika BPS cukup
membuka kesimpulan dan rekomendasinya saja agar riset itu tertangkap manusiawi," jelas Sulthan.
Sulthan mengusulkan sebaiknya dalam melakukan riset BPS menempatkan masyarakat sebagai obyek yang mempunyai potensi dan harapan hidup. Perubahan paradigma ini penting mengingat BPS merupakan alat Pemerintah untuk perbaikan bangsa, bukan lembaga riset swasta yang bebas.
"PBNU bulan lalu telah menyelesaikan riset tentang kesejahteraan buruh dan petani tebu, tembakau, padi, kopi dan garam. Masukan untuk BPS, untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka butuh perbaikan infrastruktur, tata niaga, dan pekerjaan sampingan untuk mengisi sisa waktu. Jika BPS masih berpola lama, misalnya, sekian persen masyarakat miskin belanja beras, belanja rokok, belanja telor, dan seterusnya. Maka data itu tidak lebih sekedar menertawakan bangsa sendiri." kata Sulthan
.[dem]
BERITA TERKAIT: