"Pemerintahan ini kan dipimpin SBY. Menteri-menteri bisa bertanggungjawab juga. Tapi tetap karena pemerintahan dipimpin seorang Presiden (Presiden yang bertanggungjawab). Karena kita kan menggunakan sistem presidensial," ujar pengamat politik dari The Indonesian Institute Abdurrohim Ghazali kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 27/6).
Kalau menganggap bahwa menteri-menteri dari partai politik itu menyumbang ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinan SBY, sebaiknya Demokrat mendorong SBY untuk mencopot menteri yang tidak becus tersebut.
"Bisa seperti itu. Dan sebenarnya yang paling elegan menanggapi hasil polling memang harus dengan kerja. Itu respon yang paling baik. Tapi kalau kritik soal mekanisme dan ketentuan yang ada di dalam polling itu, dia bikin polling baru saja," demikian Rohim.
Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta LSI juga mensurvei kinerja menteri-menteri yang berasal dari partai politik.
"Misal tanya tingkat kepuasan publik pada kasus hukum dan hubungan dengan PAN, komunikasi dan pertanian dengan PKS, industri dengan Golkar, dan lain-lain. Saat ini kan kekuasaan pemerintah tersebar. Jadi LSI harus belajar ilmu Tata Negara lagi, bukan sekedar survei," kata Ramadhan.
[zul]
BERITA TERKAIT: